REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengaku tak mengharapkan Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden Amerika Serikat (AS). Menurutnya, jika Trump memenangkan pilpres AS pada November mendatang, hal itu akan menjadi bencana bagi rakyat Palestina.
"Jika kita akan hidup empat tahun lagi dengan Presiden Trump, Tuhan tolong kami, Tuhan membantu Anda, dan Tuhan membantu seluruh dunia," kata Shtayyeh saat berbicara dalam pertemuan virtual dengan anggota Parlemen Eropa pada Selasa (13/10), dikutip laman Aljazirah.
Dia menyebut empat tahun pemerintahan Trump telah sangat merugikan Palestina. "Jika hal-hal akan berubah di Amerika Serikat, saya pikir ini akan mencerminkan dirinya secara langsung pada hubungan Palestina-Israel. Dan itu akan mencerminkan dirinya juga pada hubungan bilateral Palestina-Amerika," kata Shtayyeh, merujuk pada calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden jika memenangkan pemilihan 3 November mendatang.
Pernyataan Shtayyeh mencerminkan rasa putus asa atas serangkaian langkah kontroversial yang telah diambil AS di bawah pemerintahan Trump. Jika dirunut, hal itu dapat dimulai dari diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Langkah itu menuai kritik internasional. AS dianggap telah melanggar berbagai resolusi internasional, termasuk yang diterbitkan Dewan Keamanan PBB. Namun hal itu tak membuat Trump menarik keputusannya.
Pada Mei 2018, AS memutuskan memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Sama seperti sebelumnya, keputusan itu pun menuai kritik tajam dari dunia internasional, terutama negara-negara Arab. Namun, Trump bergeming dan tetap mengeksekusi pemindahan gedung kedutaan.
Pemerintahan Trump memutuskan menyetop pendanaan rutin untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Langkah itu seketika membuat UNRWA diterpa krisis keuangan. Washington diketahui merupakan pendonor utama organisasi tersebut dengan rata-rata sumbangan 300 juta dolar AS per tahun.
Trump pun telah menyusun rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk untuk konflik Palestina-Israel. Rencana itu dikenal dengan istilah "Deal of the Century" atau "Kesepakatan Abad Ini". Dalam rencana tersebut, Trump kembali menunjukkan keberpihakan politiknya pada Israel. Ia mengakui kedaulatan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki. Tak hanya itu, AS pun membela keinginan Israel untuk menguasai perbatasan timur secara permanen di sepanjang Sungai Yordan.
Batu-baru ini, pemerintahan Trump menjadi mediator dalam proses normalisasi diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. Palestina telah memandang kesepakatan normalisasi itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika