REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –Faksi militan yang didukung Iran, Jihad Islam Palestina (JIP), mengancam Israel dengan konflik jika Maher al-Akhras, seorang anggota JIP dalam penahanan administrasi, meninggal dalam tahanan otoritas Israel. Ini disampaikan melalui video yang diterbitkan JIP pada 10 Oktober.
Dilansir di laman Long War Journal, Rabu (14/10), ancaman dari JIP dan faksi militan lainnya di Jalur Gaza, datang setelah memburuknya kesehatan Maher al-Akhras akibat mogok makan yang dimulai lebih dari 75 hari lalu sebagai protes atas penahanan administratifnya.
Penahanan administratif adalah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Israel yang memungkinkan untuk menahan seseorang yang dicurigai terlibat dalam kegiatan teroris tanpa dituntut secara formal atas kejahatan atau sidang pengadilan.
Al-Akhras ditahan pada Juli di Tepi Barat oleh Shin Bet berdasarkan bukti bahwa ia menimbulkan bahaya bagi keselamatan publik karena keanggotaannya di Saraya al-Quds, sayap militer JIP.
Dalam publikasi yang menampilkan beberapa persenjataan JIP dan berbagai gambar rumah Israel yang hancur, Sekretaris Jenderal JIP, Ziad Nakhala, menyebut al-Akhras sebagai mujahid berdasarkan pengakuan atas keanggotaan al-Akhras di Saraya al-Quds.
Lebih jauh, Nakahala memperingatkan Israel bahwa mereka memikul tanggung jawab atas kesejahteraan al-Akhras. "Kami menganggap musuh bertanggung jawab atas kehidupan masing-masing tahanan, terutama saudara mujahid Maher al-Akhras," kata Nakhala. Selain itu, dalam sebuah wawancara dengan militan dari Saraya al-Quds, peringatan lain tentang konsekuensi dibuat jika al-Akhras menjadi martir.
"Musuh Zionis memikul tanggung jawab penuh atas setiap tahanan Palestina dan mereka harus mengharapkan reaksi apa pun yang akan datang dari perlawanan Palestina jika Maher al-Akhras yang menyerah menjadi martir. Kami selalu siap dan menunggu perintah pimpinan jika ada keputusan untuk menyatakan perang," kata militan itu.
Dalam laporan Long War Journal itu, aksi mogok makan anggota JIP memang diutamakan. Seorang pemimpin JIP di Tepi Barat, Khader Adnan Ghaith, pun sampai melakukan mogok makan selama 56 hari pada 2015 untuk memprotes penahanan administratifnya. Dia akhirnya dibebaskan otoritas Israel tanpa dituntut.
Ancaman konflik dari JIP atas kesejahteraan narapidana jarang sekali menimbulkan konflik. Israel tidak berkepentingan membiarkan penyerang kelaparan itu mati karena konsekuensi hukum dan ancaman yang dapat memicu konflik.
Kecuali al-Akhras secara resmi didakwa melakukan kejahatan dalam beberapa hari atau minggu mendatang, diragukan dia akan tetap berada dalam penahanan administratif lebih lama mengingat sejarah aksi mogok makan yang sukses seperti kasus Khader Adnan Ghaith.
Ikuti Whatsapp Channel Republika