REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kabupaten Bandung akan menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang. Namun dua bulan jelang pilkada, masih banyak warga yang belum mengetahui banyak soal pilkada.

Koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung, Komarudin menyebut Bawaslu melakukan koordinasi dengan KPU agar terkait sosialisasi penyelenggara pilkada. Dia mengakui informasi pengetahuan pilkada masih belum maksimal.

"Informasi dari Panwascam belum maksimal soal pengetahuan pilkada ini. Artinya ini tugas kita semua untuk menyosialisasikan pilkada ini," kata Komarudin saat ditemui Republika di Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung, Rabu (14/10).

Komarudin menyebut rata-rata warga tidak memahami pengetahuan soal pilkada. Termasuk tanggal pilkada, calon bupati dan calon wakil bupati, serta informasi penyelenggaraan lainnya.

"Itu yang tentunya kita coba telisik lagi cari informasinya, tapi dari beberapa infonya dari kecamatan itu ada yang tidak paham, misalnya di Baleendah ada ibu-ibu warung itu ditanya, tahu enggak ada pemilu, katanya enggak tahu," katanya.

Komarudin menyebut masa pandemik virus corona ini memang berpengaruh pada sosialisasi yang sangat terbatas. Sehingga dibutuhkan sosialisasi termasuk melalui media.

"KPU harus mengajak media yang lebih utama, karena melalui media ini sangat membantu karena kondisi pandemi ini, sehingga melalui media yg sudah ada ini, KPU bisa menyosialisasikan," kata dia.