REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perlu transparansi tata kelola vaksinasi Covid-19 agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap Covid-19.
"Saat ini masyarakat bertanya-tanya bagaimana posisi Indonesia terkait pengadaan vaksin, kapan vaksin itu bisa diaplikasikan. Saat ini di tengah hiruk pikuk masalah omnibus law UU Cipta Kerja, soal ketersediaan vaksin Covid-19 memang menjadi harapan masyarakat untuk keluar dari krisis akibat pandemi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Vaksin Merah Putih: Tantangan dan Harapan yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar Duabelas, Rabu (14/10).
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, menghadirkan Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D (Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia), Prof. Amin Soebandrio, MD, Ph.D (Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology),
Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih (Wakil Rektor Universitas Airlangga/ Ketua PUI-PT Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati UNAIR) dan Dr. Neni Nurainy (Senior Project Integration Biofarma/Tim Peneliti Vaksin Covid-19) sebagai narasumber.