REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan anggaran setidaknya sebesar 5,94 juta dolar AS atau setara Rp 87 miliar (kurs Rp 14.700) untuk perhelatan pertemuan kebencanaan internasional di Bali pada 2022 mendatang. Pertemuan berjuluk Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR) ini merupakan yang terbesar digelar di Bali, setelah Indonesia sempat menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada 2018 lalu. Bahkan Presiden Jokowi menyiapkan Perpres sebagai landasan hukum penyelenggaraan acara ini.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan, besaran anggaran di atas merupakan angka yang diajukan Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) kepada pemerintah Indonesia. Biaya tersebut, ujarnya, masih bisa dinegosiasikan dengan UNDRR.

Namun, biaya yang diajukan PBB juga masih di luar keperluan Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan seluruh venue, menyiapkan pertemuan, dan biaya pengaturan tamu VVIP dan undangan khusus. "Ini di luar biaya untuk persiapan bagi rombongan atau tim dari PBB. Adapun biaya-biaya lainnya akan dibicarakan lebih lanjut," ujar Doni dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Kamis (15/10).

Pemerintah berkeyakinan, Indonesia akan mendapat banyak manfaat dari kesediaan menjadi tuan rumah GPDRR pada 23-28 Mei 2022 mendatang. Selain sebagai ajang soft diplomacy dana memperoleh pengakuan PBB, ujar Doni, Indonesia juga diuntungkan dengan kebangkitan sektor pariwisata khususnya setelah pandemi Covid-19.

"Tadi juga disinggung sejumlah menteri, vaksin mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sehingga tahun 2022 itu semuanya bisa dilaksanakan dengan aman," kata Doni.

Sebagai pembanding, pada penyelenggaran pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali pada 2018 lalu, pemerintah menyiapkan Rp 855 miliar. Angka tersebut dituangkan dalam postur APBN 2017 dan 2018, serta sebagian kecil ditanggung oleh Bank Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika