REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu transparansi tata kelola vaksinasi Covid-19. Hal itu agar masyarakat memahami dan yakin akan kemampuan vaksin tersebut dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap Covid-19.
"Saat ini masyarakat bertanya-tanya bagaimana posisi Indonesia terkait pengadaan vaksin, kapan vaksin itu bisa diaplikasikan. Saat ini di tengah hiruk pikuk masalah omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker), soal ketersediaan vaksin Covid-19 memang menjadi harapan masyarakat untuk keluar dari krisis akibat pandemi," ujar Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10).
Hal itu dikatakannya saat membuka diskusi daring bertema "Vaksin Merah Putih: Tantangan dan Harapan" yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar Duabelas, Rabu (14/10). Menurut Rerie, harapan masyarakat bahwa kehadiran vaksin Covid-19 akan menuntaskan banyak masalah saat ini membuat ekspektasi masyarakat terhadap vaksin tersebut sangat tinggi. Karena itu, Rerie berharap sejumlah tahapan dalam proses menuju ditemukan dan diproduksinya vaksin bisa disosialisasikan kepada masyarakat.
"Selanjutnya, Pemerintah juga mempersiapkan perencanaan yang matang untuk proses distribusi dan pengaplikasian vaksin Covid-19 produk dalam negeri itu," katanya.
Dengan sejumlah informasi tersebut, menurutnya diharapkan masyarakat bisa menyikapi kondisi di masa pandemi Covid-19 dengan lebih bijaksana dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dalam diskusi tersebut, Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro menegaskan dalam kasus Covid-19 ini peluang terbesar untuk mencapai herd immunity adalah dengan pemberian vaksin.
Pengembangan vaksin, menurut Bambang, terutama menguji efektivitas dan safety dan pemerintah sudah menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk memproduksi vaksin buatan dalam negeri, selain Biofarma. Bambang memperkirakan, baru pada kuartal III-IV 2021 vaksin Covid-19 sudah dapat diaplikasikan ke masyarakat.
Dia juga sepakat bila pola komunikasi kepada masyarakat soal vaksin Covid-19 harus disampaikan dengan transparan dan cara yang tepat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat untuk mencegah keraguan. Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology Amin Soebandrio dalam diskusi tersebut mengungkapkan bahwa kapasitas produksi vaksin di dunia hanya 50 persen dari populasi penduduk dunia saat ini.
"Dengan kondisi seperti itu kemandirian dalam produksi vaksin di dalam negeri sangat diperlukan," ujar Amin.
Apalagi saat ini kata Amin, Indonesia termasuk negara dengan situasi serius dalam penyebaran Covid-19. Senior Project Integration Biofarma Neni Nurainy mengungkapkan bahwa harga vaksin yang diproduksi di dalam negeri diupayakan terjangkau sehingga upaya vaksinasi yang lebih luas bisa segera direalisasikan.
Menurutnya, meskipun diakuinya tantangan untuk melakukan vaksinasi secara cepat dan meluas menghadapi sejumlah tantangan, antara lain masih adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika