REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Setelah penemuan bersejarah musim panas ini, Turki menemukan cadangan gas alam tambahan di Laut Hitam, ungkap presiden negara itu pada Rabu di ibu kota Ankara. Penemuan itu akan diumumkan secara resmi Sabtu besok dari ladang kapal bor Fatih.
"Kami secara pribadi akan menyaksikan aktivitas di lokasi dan mengumumkan jumlah cadangan baru," kata Presiden Recep Tayyip Erdogan kepada fraksinya Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) di parlemen Turki.
Pengumuman pada Agustus lalu tentang 320 miliar meter kubik cadangan Laut Hitam oleh kapal bor Fatih membuat Turki "sangat bahagia", diikuti dengan kabar baik tambahan hari ini, sebut Erdogan.
Menyusul penemuan pada musim panas ini, ketika kapal Fatih menemukan sumur TUNA-1 di Ladang Gas Sakarya, sekitar 170 kilometer di lepas pantai utara Turki, otoritas Turki mengatakan cadangan tambahan mungkin akan segera ditemukan di kawasan tersebut.
Penemuan itu merupakan yang terbesar dalam sejarah Turki. Para pejabat Turki mengatakan gas dari sumur tersebut akan siap untuk digunakan untuk publik pada 2023.
Tanah Azerbaijan dan Armenia
Beralih ke konflik di Kaukasus, Erdogan juga meminta Kelompok Minsk untuk segera mengambil langkah agar wilayah pendudukan di wilayah Karabakh Atas dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, Azerbaijan.
"Jika ada hak asasi manusia dan demokrasi di dunia, dan jika Anda bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini di OSCE Minsk Group, hal yang harus Anda lakukan adalah menyelesaikan negosiasi ini dan mengembalikan wilayah ini kepada pemiliknya," kata Erdogan.
"Turki akan terus berdiri di samping Azerbaijan dengan segala bentuk dukungan dan semua potensi kami," ujar dia.
Bentrokan saat ini dimulai pada 27 September ketika pasukan Armenia menargetkan permukiman sipil Azerbaijan dan posisi militer di wilayah tersebut, yang menyebabkan korban.
Hubungan antara dua bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, atau Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.
Selama hampir tiga dekade, sekitar 20 persen wilayah Azerbaijan tetap berada di bawah pendudukan Armenia secara ilegal.
Banyak kekuatan dunia, termasuk Rusia, Prancis, dan AS, mendesak gencatan senjata baru. Turki, sementara itu, telah mendukung hak Baku untuk membela diri dan menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia.
Empat Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB, serta banyak organisasi internasional, menuntut penarikan pasukan pendudukan.
Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) Minsk Group - diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS - dibentuk pada tahun 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata disetujui pada 1994.
Gencatan senjata kemanusiaan yang diumumkan akhir pekan lalu untuk pertukaran tahanan dan mayat dengan cepat dipatahkan oleh pasukan Armenia, yang menyebabkan banyak kematian dan korban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika