Jumat 16 Oct 2020 03:01 WIB

Soal UU Ciptaker, PGI: Pemerintah Perlu Dialog

PGI siap jika diajak pemerintah untuk melakukan dialog.

Rep: Muhyiddin/ Red: Ratna Puspita
Ketum PGI Pdt Gomar Gultom
Foto: pgi.or.id
Ketum PGI Pdt Gomar Gultom

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom mengatakan, pemerintah perlu melakukan dialog dnegan banyak pihak untuk membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker). Menurut dia, PGI siap jika diajak pemerintah untuk melakukan dialog.  

“Kita sih kalau pemerintah mengajak diskusi apa saja kita tentu bersedia, apalagi tentang isu yang sedang hangat di tengah masyarakat. Tentu saya kira dialog perlu,” ujar Pendeta Gultom saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (15/10).

Baca Juga

Namun, menurut dia, yang paling penting pemerintah harus melakukan dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, seperti para pegiat lingkungan maupun para tenaga kerja atau buruh. “Tapi yang paling penting saya kira pemerintah berdialog dengan yang berkepentingan langsung dengan UU itu, tidak dengan PGI saya kira, misalnya para pegiat lingkungan, kelompok-kelompok pekerja,” ucapnya.

“Saya kira pemerintah bagus berdialog dengan semua pihak,” imbuh Pendeta Gultom.

Dia pun melihat banyaknya penolakan terhadap UU Ciptaker tersebut disebabkan oleh komunikasi yang tidak nyambung antara pemerintah, DPR dan rakyat. Seandainya komunikasi lebih terbuka, menurut dia, UU Ciptaker tersebut mungkin bisa diterima oleh semua pihak.  

“Tapi kalau kran komunikasi dibuka, ruang dialog di perlebar, saya kira bisa dicapai,” katanya.

Prof Gultom menambahkan, jika masyarakat ingin membahas UU Ciptaker tersebut sebenarnya juga sudah ada salurannya, bisa melalui dialog dengan DPR dan pemerintah. Jika pun ada penolakan terhadap pengesahan UU tersebut maka bisa melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita harus mempercayai semua lembaga negara yang ada. Kalau kita tidak percaya lagi dengan lembaga seperti MK, maka apapun yang kita lakukan siapa yang kita percaya?” ujarnya.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat yang menolak UU Ciptaker untuk tetap berhati-hati dalam menyampaikan keberatannya. Karena, menurut dia, momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang ingin membuat gaduh negara.

“Mungkin tujuan teman-teman bagus dan murni, tapi momennya ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat negara ini gaduh. Kan kita tidak ingin menginginkan itu semua,” tutupnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement