REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha telah menekankan hukum Lese Majeste diperlukan untuk melindungi para bangsawan. Salah satu pembenaran untuk kudeta militer sebelumnya pada 2006 adalah bahwa perdana menteri saat itu, Thaksin Shinawatra, merusak institusi monarki meski dia membantah keras.

BBC melaporkan militer yang menggulingkan pemerintah sipil pada Mei 2014 sangatlah royalis. Awalnya, Raja memainkan peran sentral dalam masyarakat Thailand. Raja Bhumibol Adulyadej, yang meninggal pada Oktober 2016 setelah tujuh dekade naik takhta, dihormati secara luas dan terkadang diperlakukan bagaikan dewa.

Ia telah digantikan oleh putranya, Maha Vajiralongkorn. Maha Vajiralongkorn tidak menikmati tingkat popularitas yang sama tetapi masih diberi status keramat di Thailand.

Dilansir laman Aljazirah, Raja memang dianggap dalam konstitusi Thailand sebagai "bertakhta dalam posisi pemujaan yang dihormati". Kaum tradisionalis royalis Thailand melihat monarki sebagai institusi sakral.

Monarki memiliki akar yang dalam di Thailand. Para raja memegang kekuasaan absolut selama ratusan tahun sebelum revolusi 1932. Sejak itu, Thailand telah menjadi monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara, meskipun Raja Maha tetap memegang peran yang kuat dan berpengaruh.

Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati juga mengatakan pada 2005 bahwa pemerintah harus berhenti menerapkan hukum Lese Majeste. Dia mengatakan hal itu merusak monarki sebagai sebuah institusi.

Pada Selasa (13/10), Raja Maha tampil di depan umum untuk menandai peringatan keempat kematian ayahnya. Peristiwa itu memicu protes anti-pemerintah terbaru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika