REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, bahwa ketua bersama Minsk Group (Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Prancis) memasok senjata ke Armenia dalam konflik yang sedang berlangsung. Erdogan juga mengecam pemerintah Armenia sebab melanggar gencatan senjata selama akhir pekan.
"Mengapa Turki berpihak pada Azerbaijan? Anda tahu tentang trio Minsk: Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis. Di pihak siapa mereka? Mereka bersama Armenia. Apakah mereka memberi Armenia semua jenis dukungan bersenjata? Ya, benar," kata Erdogan dalam pidatonya, Ahad (18/10) waktu setempat dikutip laman Hurriyet Daily News, Senin.
Erdogan menegaskan, bahwa Azerbaijan tengah berupaya membebaskan wilayahnya dari pendudukan Armenia. Hal ini, kata dia adalah wajar. .
Dia mengulangi kritiknya terhadap komunitas internasional, khususnya Minsk Group yang dibentuk pada 1994 untuk menyelesaikan sengketa wilayah Nagorno-Karabakh. Armenia telah menduduki wilayah yang menjadi milik Azerbaijan pada masa-masa awal kemerdekaan bekas republik Soviet.
"Ketiga negara dari Minsk Group ini tidak mengizinkan negosiasi selama 30 tahun dan tidak mengembalikan wilayahnya ke Azerbaijan," kata Erdogan.
Oleh karena itu, menurut Erdogan, Azerbaijan berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya dari Armenia, dan bentrokan menunjukkan bahwa tentara Azerbaijan pasti akan menang.
"Barat tidak memihak Azerbaijan. Sekali lagi Armenia yang melanggar gencatan senjata. Apakah Barat angkat bicara tentang itu? Tapi ketika Turki berbicara tentang itu, mereka mengeluh 'Turki tidak pernah diam,'" ujarnya.ti
Armenia dan Azerbaijan kembali saling tuding lawan masing-masing melanggar gencatan senjata untuk kemanusiaan yang baru di medan pertempuran Nagorno-Karabakh, hanya beberapa jam setelah gencatan senjata itu disepakati.
Gencatan senjata tersebut disepakati pada Sabtu (17/10) tengah malam setelah gencatan senjata yang ditengahi Rusia untuk menghentikan pertempuran antara dua negara bertetangga itu di Kaukus Selatan pekan lalu gagal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika