REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan dikatakan bergaya hidup hedonis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Hal tersebut disampaikan berkenaan dengan pengadaan mobil dinas yang diperuntukan bagi para pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Itu pernyataan ICW  karena KPK menganggarkan mobil Dinas dan operasional KPK 2021," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin (19/120).

Nurul mengatakan, transportasi merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada para aparatur negara berdasarkan peraturan yang ada. Dia melanjutkan, unit transportasi yang belum ada hingga kini akhirnya diganti dengan tunjangan transportasi yang masuk dalam gaji pegawai KPK.

Dia mengatakan, selama ini para petinggi KPK menggunakan kendaraan pribadi sebagai ganti ketiadaan mobil dinas dalam beraktifitas. Dia melanjutkan, penganggaran mobil dinas sesungguhnya pun sudah beberapakali dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya diajukan ke DPR.