REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan moda raya terpadu (MRT) fase 2 untuk segmen 2 (Harmoni-Kota) terancam mengalami kemunduran. Sebab, beberapa kendala terjadi dalam pengerjaan paket kontrak.
Kendala itu di antaranya kegagalan dalam proses tender lantaran kesulitan mencari kontraktor yang berminat terhadap proyek itu. "Akibat adanya tender delay, tender kita ulang, di segmen 1 (Bundaran HI-Harmoni) itu sekali tender kita dapat. Di segmen 2 itu ada dua kali tender delay sehingga segmen 2 ini Harmoni-Kota ditargetkan bergeser ke pertengahan 2027 atau lebih," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), William Sabandar dalam diskusi virtual, Senin (19/10).
William menjelaskan, beberapa paket yang mengalami kendala dalam memperoleh kontraktor Jepang adalah CP 202 untuk rute Harmoni-Mangga Besar, CP 205 untuk pemasangan sistem perkeretaapian dan rel, serta CP 206 untuk pengadaan rolling stock atau kereta.
Dia menuturkan, CP 202 memiliki tingkat kesulitan pembangunan konstruksi yang tinggi. Hal ini menyebabkan para kontraktor dari Jepang tidak memasukan penawaran sejak tender pertama dilakukan, yakni 6 Agustus-4 November 2019.
Selain risiko tinggi, pihak kontraktor keberatan dengan batas waktu (deadline) proyek yang ditentukan selama 57 bulan. Akibatnya tender pertama itu gagal.
Selanjutnya, tender kedua dilakukan pada 7 Februari 2020 dan memperpanjang deadline menjadi 68 bulan. Namun, pandemi Covid-19 terjadi dan menghambat proses tender.
"Akhirnya, tender itu ditutup pada 6 Juli 2020, dan dinyatakan gagal kembali," ujar dia.
William mengungkapkan, karena tender dengan mekanisme international bidding (penawaran internasional) sebanyak dua kali gagal, PT MRT kemudian mengirim surat ke Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk meminta arahan. Hasilnya, JICA memberikan tiga mekanisme.
"Pertama limited competitive bidding, jadi dibatasi pesertanya. Kedua, international shopping, dan ketiga direct contracting (penunjukan langsung)," jelas William.
Saat ini, sambungnya, MRT Jakarta sedang melakukan proses tender dengan mekanisme direct contracting atau penunjukan langsung. William mengatakan, mekanisme itu ditargetkan rampung pada 26 Oktober 2020 dan dapat memperoleh kontraktor untuk proyek CP 202.
Kendala berikutnya, terjadi di paket CP 205, yakni sistem perkeretaapian dan rel. MRT Jakarta menggelar tender untuk paket tersebut pada Februari 2020, dan pemasukan tawaran seharusnya selesai pada Juni 2020. Namun, enam kontraktor yang berminat dan terlibat mengikuti tender justru meminta perpanjangan tender hingga 26 Oktober 2020.
Kendala ketiga, yaitu terjadi di paket CP 206 atau pengadaan gerbong kereta. Dalam paket ini, kendala yang dihadapi oleh MRT Jakarta adalah karena tidak ada satu pun kontraktor yang berminat mengikuti tender.
Hal ini lantaran jumlah kereta yang dibutuhkan dalam proyek tersebut cenderung sedikit. "Untuk proyek MRT Jakarta fase 2 ini hanya dibutuhkan enam kereta. Namun, karena jumlahnya terlalu sedikit, tak ada kontraktor yang berminat," kata dia.
"Akhirnya, MRT Jakarta mencoba membuka tender untuk pengadaaan 14 kereta yang akan digunakan sampai proyek MRT ke Ancol Barat. Namun, karena jarak waktu penyelesaian proyek yang begitu jauh, akhirnya minat kontraktor juga masih nihil," lanjutnya.
Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim mengungkapkan, terdapat tingkat kesulitan pada paket CP 202 bermacam-macam. Mulai dari adanya Kali Ciliwung, cagar budaya, dan wilayah Gajah Mada yang sudah sempit hingga membuat pembangunan stasiun lebih dalam lagi.
"Kompleksitas ada macam-macam, pertama Kali Ciliwung. Koridor gajah mada juga sudah sempit, sehingga pembangunan stasiun itu semakin dalam sekitar 30 meter. Cagar budaya, traffic condition juga yang harus diperhatikan," kata Silvia.
Menurut dia, apabila proses tender pada 26 Oktober 2020 berhasil dilakukan, maka akan langsung menunjuk langsung kontraktor bagi proyek CP 202.
Ikuti Whatsapp Channel Republika