REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pengurus UMNO dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) setuju untuk mendaftarkan koalisi Mufakat Nasional (MN) secara resmi di Kantor Pendaftaran Organisasi Malaysia, Kementrian Dalam Negeri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen I UMNO, Tan Sri Annuar Haji Musa dan Sekjen II PAS, Dato' Takiyuddin Haji Hasan di Kuala Lumpur, Selasa.
Mereka menyatakan Musyawarah Komite Perunding MN yang dijadwalkan Senin malam (19/10) dibatalkan seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) yang dilaksanakan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menanggulangi Covid-19.
"Kepemimpinan MN telah bersepakat secara bersama serta memberi komitmen untuk terus memperkukuh perpaduan dan kerja sama antar partai sebagai persiapan menghadapi Pemilu 15 yang akan datang," katanya.
Sementara itu media online setempat melaporkan MN akan diformalisasikan tanpa Partai Bersatu pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Kabinet Malaysia saat ini dikendalikan koalisi Perikatan Nasional (PN). Di dalamnya ada Partai Bersatu, UMNO dan PAS yang juga mendapat jabatan menteri.
Pengurus Partai Bersatu belum memberikan pernyataan resmi terkait informasi tersebut. Pada kesempatan terpisah Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Muhammad Faisal Abdul Aziz menolak usulan Sekjen I UMNO, Tan Sri Annuar Haji Musa untuk melakukan Pemilu sebagai jalan keluar kemelut politik."Percepatan Pemilu hanya akan menyusahkan rakyat," katanya.