REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Febrianto Adi Saputro
Salah satu program unggulan yang kerap disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal kepemimpinannya bersama Wapres Maruf Amin adalah pemindahan ibu kota. Lokasi pun sudah ditetapkan, yakni di Kalimantan Timur. Namun seiring jalannya waktu, hantaman pandemi Covid-19 membuat rencana tersebut mundur.
Mundurnya jadwal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pun disampaikan Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam paparan laporan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf. Moeldoko menyebutkan, program infrastruktur dan energi tetap berkelanjutan dari periode sebelumnya. Namun, ada beberapa program yang terpaksa mundur jadwalnya.
"Di antaranya pemindahan ibu kota baru. Meski tetap dalam agenda. Tapi sebaliknya, proyek-proyek padat karya diperbanyak," kata Moeldoko dalam laporan yang dirilis hari ini, Selasa (20/10).
Sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang cukup memukul ekonomi nasional, pemerintah pun memilih melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Moeldoko menambahkan, prioritas penggunaan anggaran memang bergeser untuk penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Meoldoko juga menyebutkan, bahwa pemerintah tetap berupaya meneguhkan Indonesia-sentris agar pembangunan merata di seluruh negeri. Selama satu tahun bekerja, ujar Moeldoko, pemerintah menjadikan daerah pinggiran sebagai prioritas, seperti Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia. Presiden bahkan menunjukkan Wapres Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
"Ada banyak daerah tertinggal yang perlu segera dibangun agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah. Bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan mental," ujar Moeldoko.
In Picture: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur
Dalam pidato sidang tahunan MPR pada Agustus 2020 lalu, Presiden Jokowi tidak menyinggung kelanjutan pemindahan ibu kota negara (IKN). Presiden hanya menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur disiapkan sebesar Rp 414 trilin.
Pada awal September lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa juga telah mengungkapkan, bahwa pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan Suharso dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (8/9).
"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi rumusan pada tim koordinasi persiapan rencana pemindahan ibu kota negara, meskipun sampai hari ini ibu kota negara itu programnya masih di-hold," ujar Suharso.
Kendati ditunda, Suharso menambahkan, perencanaan pembangunan ibu kota negara baru tetap berjalan. Persiapan insfrastruktur penunjang tetap dilakukan di sejumlah daerah di sekitar lokasi IKN baru.
"Kita tetap dalam rangka persiapan dan kita melanjutkan masterplan, detailed-plan, dan juga pembangunan infrastruktrur dasar di kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," katanya.
Pemerintah juga sebelumnya memastikan proyek pemindahan ibu kota negara masih dilanjutkan di tengah ketatnya belanja anggaran. Suharso menjelaskan, pemindahan ibu kota negara merupakan proyek yang sifatnya standby.
Menurut data yang disampaikan Bappenas pada 2019, pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran sebanyak Rp 466 triliun. Dari jumlah itu, APBN hanya mengambil porsi Rp 30,6 triliun (6,56 persen) dan sisa kebutuhan anggaran dipenuhi swasta Rp 435,4 triliun (93,43 persen).
Itu pun anggaran Rp 340,4 triliun disediakan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Sisanya, Rp 95 triliun disediakan swasta murni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika