REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis laporan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjudul "Bangkit untuk Indonesia Maju" yang berisi capaian dari lima arahan strategis pemerintah.
Lima arahan menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur itu terdiri dari, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya, meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis. Lima arahan pembangunan tetap menjadi pilar bagi visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam pengantar laporan tersebut.
KSP dalam laporannya menyatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Waktunya hanya satu generasi saja untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar mampu menjawab pertarungan global.
Proses itu dilakukan sejak dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah. Hindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak, ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental juga disiapkan. Begitu pun sekolah vokasi, orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi, penciptaan ekosistem lapangan kerja mendorong daya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia.
Kualitas manusia Indonesia (Indeks Pembangunan Manusia) dari tahun ke tahun mencatatkan pertumbuhan yang kian membaik. Bayi yang lahir tahun 2019 memiliki harapan untuk hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,56 tahun dibanding mereka yang lahir empat tahun sebelumnya.
Pekerjaan rumah terbesar pemerintah dalam menyiapkan SDM adalah menurunkan tingkat "stunting" di Indonesia. Pencegahan stunting dimulai dari persiapan calon ibu hingga menjaga perkembangan bayi agar kualitas hidup anak Indonesia lebih baik sehingga puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 tidak terbuang sia-sia.
Selain itu pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis. Pada tahun 2015, nilai stok infrastruktur Indonesia angkanya 35 persen tapi dalam kurun waktu empat tahun naik 8 persen. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen.
Pemerintah selanjutnya melakukan konektivitas pangkas biaya logistik. Hal tersebut untuk menurunkan biaya logistik dan memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar. Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara.
Pemerintah selanjutnya mendorong Energi Berkeadilan dengan membangun smelter, memperpaharui kilang-kilang minyak. Presiden Jokowi juga disebut mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri. Penurunan harga gas itu dilakukan dengan mengurangi jatah pemerintah.
Selanjutnya dilakukan percepatan pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi. Targetnya pada 2025 penggunaan EBT mencapai 23 persen.
Lapora mengakui pandemi COVID-19 memang memukul perekonomian dunia. Indonesia pun terdampak, meski dangkal. Kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen.
Angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, bahkan di antara negara G-20. Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan.
COVID-19 berdampak pada 3,5 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan, pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang, angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan.
Dengan cadangan devisa 135,15 miliar dolar AS (September 2020), pemerintah masih mampu membiayai impor dan membayar utang luar negeri pemerintah selama 9,1 bulan. Rentang waktu tersebut lebih dari tiga kali lipat di atas standar internasional.
Pemerintah masih terus mewaspadai cadangan devisa yang dimiliki dengan mempersiapkan potensi di sektor pariwisata melalui lima destinasi super prioritas yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang
Rasio utang pemerintah yang kurang dari 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan pengelolaan utang dengan prinsip kehati-hatian. Rating utang ini menunjukkan Indonesia masih layak sebagai tujuan investasi.
Sinyal perbaikan kondisi ekonomi kedepan mulai tampak dari perbaikan indikator Purchasing Manager Index di bidang manufaktur (47,2 persen pada September 2020) dan Indeks Keyakinan Konsumen (83,4 pada September 2020). Pemerintah juga memberi perhatian besar pada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan ditengah krisis.
Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM. Pemerintah mengalokasikan Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital. UU Cipta Kerja diajukan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan membuka lapangan kerja. Regulasi ini sekaligus memberi kemudahan dalam perizinan UMKM.
Sementara lembaga pangan dunia (FAO) mengeluarkan peringatan potensi kelangkaan pangan dunia dampak pandemi COVID-19 di masa mendatang. Pemerintah bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan dengan membenahi statistik pangan dengan kerangka sampel area, perluasan area tanam baru dan inisiasi "Food Estate".
Ikuti Whatsapp Channel Republika