REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri China mengatakan, Amerika Serikat harus segera berhenti mencampuri urusan dalam negerinya. Respons tersebut muncul setelah pemimpin kepala pemerintahan Tibet di pengasingan bertemu dengan seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS di Washington.

Presiden Administrasi Pusat Tibet (CTA) Lobsang Sangay bertemu dengan utusan khusus AS untuk isu Tibet pekan lalu. Sangay mengatakan, itu adalah pertama kalinya ketua CTA diterima di Departemen Luar Negeri AS.

"China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya," kata Juru Bicara Kemlu China Zhao Lijian dalam konferensi pers harian di Beijing, Selasa.

Kekesalan China terhadap AS terkait Tibet terjadi pada saat hubungan antara kedua kekuatan dunia itu berada pada titik terendah dalam beberapa dekade karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, masalah Taiwan, hak asasi manusia, Laut China Selatan, dan virus corona. Zhao mengatakan, Amerika Serikat harus menghentikan kontak resmi apa pun dengan Sangay, sosok yang digambarkannya sebagai separatis anti-China. Pertemuan itu, menurut Zhao, "mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan kemerdekaan Tibet."

"AS harus segera berhenti menggunakan masalah Tibet untuk mencampuri urusan dalam negeri China," kata Zhao.

China menguasai Tibet pada 1950 dalam apa yang digambarkannya sebagai "pembebasan damai". Kelompok hak asasi manusia internasional dan orang buangan secara rutin mengutuk apa yang mereka sebut pemerintahan yang menindas China di wilayah Tibet.

Sejak pembentukannya pada 1959, pemerintah Tibet di pengasingan telah berbasis di Dharamshala, India utara. Hubungan China dengan India menjadi terganggu beberapa bulan terakhir setelah bentrokan berdarah antara pasukan kedua negara yang ditempatkan di perbatasan Himalaya yang disengketakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika