REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, Senin (19/10), melakukan kunjungan kerja ke Papua. Tepatnya di Kabupaten Jayapura untuk menindaklanjuti pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah Indonesia Timur.
Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua John Wicklif Aufa beserta beberapa Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Papua serta Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, Surya berkesempatan menghadiri kegiatan Musyawarah Pembangunan Suku Kemtuk dan Elseng yang juga merupakan Peringatan tujuh Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura.
Pada kesempatan ini, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, melaporkan bahwa ia bersama masyarakat adat di Kabupaten Jayapura sedang melakukan perubahan untuk kemajuan daerahnya dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).
"Kita sudah melakukan pemetaan wilayah adat di Kemtuk dan Elseng dan akan terus pertajam dengan kerja sama dengan GTMA supaya ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah," ujar Mathius Awoitauw.
"Karena Pak Wamen sudah melihat sekretariat gugus tugas, kita mau beri tahu Pak Wamen bahwa kami sedang merencanakan masa depan kami di atas tanah kami sehingga hasil pemetaan ini nanti didaftarkan kepada negara bahwa pemilik tanah jelas di tanah ini, tanah ini bukan tidak ada orang, ada pemiliknya yang sanggup melakukan perubahan untuk kemajuan daerah ini," ujarnya melalui siaran persnya yang diterima Republika, Kamis (22/10).
Menanggapi hal tersebut, Surya mengapresiasi terbentuknya GTMA. "GTMA merupakan inisiatif yang istimewa, karena mempermudah dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi dari berbagai cita-cita bagaimana masyarakat adat bisa dilindungi tetapi juga bisa mendukung pembangunan yang kita harapkan bersama, hak-haknya diterima dan ruang hidupnya diberikan. Tetapi pada saat yang sama juga perlu diberdayakan, salah satunya melalui GTRA supaya masyarakat Kabupaten Jayapura tidak tertinggal dari yang lain," ucap Surya yang juga Koordinator GRTA Pusat tersebut.
Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan, untuk menghadapi masalah yang terjadi pada masyarakat adat umumnya, membutuhkan pendekatan kreatif untuk menyelesaikan bersama dengan lintas sektor yang terlibat.
"Melalui GTRA, kita bisa bicara juga soal pemberdayaan, bagaimana lintas sektor bisa membantu setelah sertipikat diberikan. Hal lain adalah tata batas hutan dan bukan hutan, dan sebagainya. Kita coba cari peluang karena saya melihat GTRA ini adalah sebuah kesempatan istimewa karena semua kekuatan bisa kita koordinasikan," kata Surya.
Surya Tjandra juga menegaskan negara harus hadir, betul-betul datang ke masyarakat dan menyampaikan apa yang bisa diberikan pemerintah untuk membangun semua wilayah tanpa terkecuali. "Pemerintah berkewajiban hadir menyapa. Oleh sebab itu, beberapa hari di Papua ini saya mau belajar ke 4 kabupaten yaitu Jayapura, Kerom, Boven Digoel dan Merauke. Kita sama-sama siapkan apa yang menjadi harapan pendiri bangsa ini, dan tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah pusat mendengarkan aspirasi semua masyarakat," lanjutnya.
"Saya berharap bisa betul-betul saling berkoneksi. Ini Indonesia, kita semua Indonesia dan tugas kita semua ini di Indonesia dan merasa warga negara Indonesia membangun semua wilayah ini tanpa terkecuali," ujar kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika