Warta Ekonomi.co.id, Jakarta

Burkhard Balz, seorang politikus Jerman dan anggota dewan eksekutif bank sentral negara itu, mengatakan dalam pidatonya pada 20 Oktober bahwa sangat penting untuk membangun alat untuk membatasi bagaimana euro digital digunakan saat diluncurkan.

Balz menekankan bahwa orang seharusnya hanya dapat menggunakan euro digital yang didukung bank sentral sebagai cara pembayaran dan bukan sebagai penyimpan nilai.

Jika mata uang digital bank sentral memiliki karakteristik yang sama dengan uang tradisional, deposan dapat menarik dana mereka pada saat krisis dengan mengubahnya menjadi euro digital, menjadikan dana tersebut sebagai kewajiban bank sentral.

Baca Juga: Brasil Rencanakan IPO Bank Digital Pertamanya

"Hal ini dapat menyebabkan disintermediasi struktural di sektor perbankan dan, sebagai konsekuensinya, berpotensi menghambat pemberian kredit bank bagi perekonomian," kata Balz dikutip dari Cointelegraph, Kamis (22/10/2020).

Sebagai langkah untuk mencegah bank digital berjalan, Balz menyarankan agar bank sentral dapat membatasi jumlah euro digital yang dapat disimpan pengguna pada waktu tertentu. Atau, katanya, bank dapat mengontrol permintaan akan euro digital dengan memperkenalkan insentif berdasarkan remunerasi berjenjang.

"Saya tidak begitu yakin apakah insentif pada kenyataannya dapat mencegah bank digital berjalan. Oleh karena itu, implementasi teknis CBDC perlu dipikirkan dan diuji secara menyeluruh," lanjutnya.

Balz juga menyatakan bahwa, meskipun Deutsche Bundesbank sangat terlibat dalam diskusi seputar CBDC, mereka juga mencari solusi pembayaran digital alternatif sehingga kebutuhan untuk memperkenalkan CBDC dapat dicegah bersama dengan implikasi yang tidak diinginkan terkait dengannya.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa bank sentral juga mempertimbangkan cara-cara yang dapat menghubungkan solusi berbasis blockchain dan kontrak pintar dengan sistem pembayaran konvensional.

Pada Juli, Balz mengatakan selama sesi parlemen bahwa cryptocurrency saat ini tidak menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan. Namun, dia menambahkan bahwa mereka bisa berbahaya jika mereka "berada di luar lingkup otoritas regulator atau jika tidak ada standar internasional."

Ikuti Whatsapp Channel Republika