REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan konsultasi parlemen dalam menunjuk perdana menteri berikutnya untuk pembentukan pemerintahan baru akan berlangsung pada Kamis (22/10). Kemungkinan besar nama Saad Hariri yang sebelumnya menjabat posisi tersebut akan kembali.
Sebelum memutuskan tanggal pembahasan, Aoun berbicara kepada publik Lebanon dan menjadi pertama kali seorang presiden melakukannya sebelum konsultasi parlemen. Dia mengatakan tanggung jawab ada pada perdana menteri baru untuk menarik negara keluar dari krisis keuangannya.
Aoun mengatakan tidak akan mengundurkan diri dan bersumpah membantu pembentukan pemerintahan baru. "Hari ini saya diwajibkan untuk mengangkat kepala pemerintahan dan kemudian mengambil bagian dalam pembentukan pemerintahan berikutnya sesuai dengan ketentuan konstitusi," ujarnya.
Berbicara kepada anggota parlemen, Aoun memperingatkan tentang tanggung jawab yang diemban. "Anda bertanggung jawab atas pengawasan parlemen dan akuntabilitas atas nama orang yang Anda wakili. Anda didesak, atas nama kebaikan Lebanon yang lebih besar, untuk beralih ke hati nurani patriotik dan rasa tanggung jawab Anda terhadap rakyat dan negara Anda," jelasnya.
Aoun meminta untuk anggota parlemen berpikir dengan hati-hati tentang implikasi penugasan pada pembentukan pemerintah, proyek reformasi, dan inisiatif penyelamatan internasional. Dia menekankan saat ini Lebanon dalam situasi yang memburu. “Beban semakin menumpuk dan meningkat pada warga," katanya.
Dikutip dari Arab News, Hariri kemungkinan besar akan diangkat sebagai perdana menteri kembali. Dia sebelumnya menduduki jabatan yang sama sebelum mengajukan pengunduran diri setahun yang lalu sebagai tanggapan atas protes publik yang terus berkembang.
Presiden Lebanon mengatakan kemungkinan hasil dari konsultasi parlemen akan menjadi kesepakatan oleh 59 anggota parlemen menunjuk Hariri sebagai perdana menteri. Hizbullah belum mengumumkan posisinya meskipun sumber mengatakan partai itu mendukung Hariri.
Parlemen Lebanon kehilangan delapan dari 128 anggota setelah beberapa anggota parlemen mengundurkan diri sebagai tanggapan atas tekanan publik setelah ledakan pelabuhan Beirut. Di antara blok parlemen yang akan menolak Hariri adalah Pasukan Lebanon, blok Talal Arslan, Partai Sosial Nasional Suriah, Pertemuan Konsultatif, Gerakan Patriotik Bebas, dan sejumlah anggota parlemen independen.
Hariri mengatakan pada 8 Oktober bahwa kepemimpinannya diperlukan untuk pemerintahan teknokrat independen yang menetralkan partai politik. "Dan melaksanakan dalam enam bulan reformasi yang ditetapkan oleh inisiatif Prancis," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika