REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM - Dua orang telah tewas dan sedikitnya 12 lainnya terluka setelah pasukan keamanan menindak aksi protes di ibu kota Sudan, kata otoritas setempat pada Kamis.
Masyarakat turun ke jalan-jalan Khartoum untuk memprotes keadaan ekonomi yang memburuk dan kondisi kehidupan yang parah. Polisi dan pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan mengunci ibu kota setelah memblokir jalan utama dan jalan menuju istana presiden dan markas tentara.
Seorang pengunjuk rasa dilaporkan tewas dalam bentrokan pada Rabu malam, beberapa jam sebelum pengunjuk rasa lainnya meninggal setelah terluka berat.
Komite Sentral Dokter Sudan mengidentifikasi korban kedua adalah Mohamed Abdul Majeed dan komite tersebut menuduh personel keamanan bertanggung jawab atas kematiannya.
Menurut komite itu, setidaknya 12 orang yang terluka dirawat di rumah sakit, sementara sumber medis mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa jumlah yang terluka sekarang mencapai 14 orang.
Kekerasan tersebut menuai kecaman luas dari warga Sudan, partai politik, aktivis, dan kelompok lain. Asosiasi Profesional Sudan, sebuah kelompok payung dari beberapa serikat pekerja, mengecam pemerintah transisi karena penggunaan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.
Para pelaku kekerasan, termasuk polisi dan pasukan keamanan lainnya, harus menghadapi keadilan dan pertanggungjawaban. Komite revolusioner di negara bagian Khartoum menyerukan pemecatan kepala polisi dan komite keamanan negara bagian, sambil bersumpah untuk melanjutkan protes mereka.
Ayman Nimir, gubernur negara bagian, meminta maaf kepada publik atas kekerasan tersebut, tetapi mengatakan pihak berwenang telah bertindak berdasarkan informasi bahwa pendukung Presiden Omar al-Bashir yang digulingkan berencana untuk "menyabotase" protes dan "menciptakan kekacauan."
"Kami telah mengambil tindakan pencegahan, termasuk menutup jembatan di Khartoum, karena kami tahu bahwa pendukung rezim lama berencana untuk menyabotase protes damai dan menyebabkan kekacauan di pusat kota," kata dia dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
"Tapi pada akhirnya, kami sebagai otoritas mengumumkan di sini bahwa kami memikul tanggung jawab untuk melindungi warga sipil," tukas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika