REPUBLIKA.CO.ID,  YEREVAN -- Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menuduh Turki telah mengirim kelompok teroris ke Azerbaijan. Kelompok tersebut kemudian dikerahkan untuk berperang di wilayah Nagorno-Karabakh.

"Unit pertahanan diri Nagorno-Karabakh saat ini berada di parit dan sekarang kelompok teroris yang telah dikirim ke Azerbaijan oleh Turki menyerang unit pertahanan diri Nagorno-Karabakh. Dapatkah Anda menyadari situasi mereka yang saat ini sedang bergumul? Ngomong-ngomong, bukan melawan Azerbaijan, bukan tentara Azerbaijan, tapi teroris," kata Pashinyan saat diwawancarai Interfax, dikutip laman Armenpress pada Kamis (22/10).

Dia mengisyaratkan mengapa Armenia enggan menjalin dialog. Pashinyan sebut mereka tak mau bernegosiasi dengan teroris. "Dapatkah Anda membayangkan reaksi mereka jika sekarang saya mengatakan ya, kita siap untuk kesepakatan bersama dengan teroris? Saya bilang kami siap untuk konsesi bersama dengan Azerbaijan," ujarnya.

Pashinyan menambahkan, masalah status Nagorno-Karabakh merupakan hal mendasar bagi pihak Armenia. Menurut dia, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengembalikan proses tersebut ke konteks negosiasi masalah Nagorno-Karabakh.

"Sayangnya, meski negara-negara kawasan telah secara resmi mengakui keberadaan kelompok teroris di zona konflik Nagorno-Karabakh, sejauh ini tindakan antiterorisme belum dilakukan. Inilah poin utama, kendala utama yang menghalangi penyelesaian diplomatik," kata Pashinyan.

Sejak 27 September lalu, Armenia dan Azerbaijan terlibat pertempuran di wilayah Nagorno-Karabakh yang dipersengketakan. Lebih dari 600 orang dilaporkan telah tewas selama konfrontasi berlangsung.

Konflik Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh sebenarnya telah berlangsung sejak awal dekade 1990-an. Persengketaan wilayah mulai muncul setelah Uni Soviet runtuh. Dari 1991-1994, pertempuran kedua negara diperkirakan menyebabkan 30 ribu orang tewas.

Pada 1992, The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Minsk Group dibentuk. Badan yang diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat (AS) itu bertugas memediasi serta menemukan solusi damai untuk mengakhiri konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabkah.

Gencatan senjata berhasil disepakati pada 1994. Namun hingga kini kedua negara belum bersedia terikat dalam perjanjian perdamaian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika