REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan kesepakatan Sudan-Israel yang ditengahi Amerika Serikat (AS) sebagai tindakan dari sebuah kepalsuan. Khartoum diklaim harus membayar uang tebusan sebagai imbalan untuk Washington menghapusnya dari daftar sponsor negara terorisme.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Iran dengan tegas menyatakan kesepakatan tersebut upaya hasil tindakan palsu. Kondisi serupa untuk menggambarkan tindakan AS dalam melawan terorisme. "Jelas, daftar itu sama palsu dengan perang AS melawan terorisme. Memalukan," ujar Kementerian Luar Negeri Iran.
Kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Jumat (23/10) ini menandai negara Arab ketiga. Sebelumnya Uni Emirat Arab dan Bahrain telah lebih dahulu mengambil langkah tersebut pada Agustus lalu.
"Bayar cukup uang tebusan, tutup mata Anda terhadap kejahatan terhadap Palestina, maka Anda akan dikeluarkan dari apa yang disebut daftar hitam 'terorisme'," kata Kementerian Luar Negeri Iran di Twitter dalam bahasa Inggris merujuk pada permintaan Presiden AS Donald Trump kepada Sudan.
Trump mengumumkan akan mengeluarkan Sudan dari daftar setelah menyetor 335 juta dolar AS yang telah dijanjikan untuk dibayar sebagai kompensasi pada awal pekan ini. Khartoum sejak itu menempatkan dana tersebut di rekening penampungan khusus untuk korban serangan Alqaeda di kedutaan AS di Kenya dan Tanzania pada 1998.
Para pemimpin militer dan sipil dari pemerintah transisi Sudan telah terpecah belah mengenai seberapa cepat dan seberapa jauh harus melangkah dalam membangun hubungan dengan Israel. Poin penting dalam negosiasi tersebut adalah desakan Sudan bahwa setiap pengumuman penghapusan Khartoum dari sebutan terorisme tidak secara eksplisit terkait dengan hubungan dengan Israel.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika