REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan atas isu diusulkannya Sandiaga Uno sebagai calon ketua umum PPP. Dasco meyakini Sandiaga tetap bersama Gerindra.
"Kami tetap berharap sandi tetap menjadi keluarga besar kami dan kami yakin Sandi tidak akan menerima ajakan partai lain," kata Dasco saat dihubungi Republika, Senin (28/10).
Menurut Dasco, wajar bila ada partai lain pada Sandiaga agar bergabung. Ajakan itu, kata Dasco bahkan tak cuma muncul dari PPP.
"Berarti Sandi diterima dan mempunyai (basis) pemilih yang besar. Sehingga kemudian sebenarnya nggak cuma PPP yang menawarkan," ujar dia.
Dasco menegaskan, Sandiaga yang juga kerap disapa Sandi adalah kader Gerindra. Sandiaga menjabat sebagai Wakil Dewan Pembina Partai. Ia pun yakin tidak akan mudah menerima tawaran dari partai lain.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengakui adanya nama Sandiaga Uno dalam bursa Caketum PPP. Nama itu, kata dia, berasal dari sejumlah Dewan Pengurus Cabang (DPC).
"Yang nyebut nama sandiaga Uno ada beberapa DPC," kata Baidowi saat dihubungi Republika melalui pesan singkat, Ahad (25/10). Namun ia tak menyebutkan secara rinci DPC mana yang mengusulkan Sandiaga.
Pria yang kerap disapa Awiek itu menegaskan, bahwa nama Sandiaga sendiri masih sebatas wacana. Sebab, jika merujuk pada AD/ART PPP, Sandiaga tak dimungkinkan menjadi calon ketua umum.
Berdasarkan AD/ART, Ketua Umum harus sudah pernah menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Pusat atau Wilayah minimal satu periode. Namun, kata dia, AD/ART juga bisa diubah d muktamar. Makanya semua tergantung muktamirin.
Saat ini, PPP masih dipimpin oleh Ketua Umum Pelaksana Tugas Suharso Monoarfa. Ia memimpin PPP setelah ketua umumnya Romahurmuziy tersandung perkara korupsi. Suharso sendiri menyatakan akan maju sebagai ketua umum.
Selain Suharso, kata Arsul, ada pula nama - nama lain di antaranya M. Mardiono anggota Wantimpres, Ahmad Muqowam dan Ahmad Farial. Jajaran PPP Jatim juga mengusulkan Khofifah dan Gus Ipul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika