REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Beberapa tahun terakhir, otoritas Cina telah menahan lebih dari satu juta penduduk Muslim Uighur Xinjiang di beberapa kamp. Tindakan itu memicu pertentangan karena China diklaim membatasi hak kebebasan beragama dan memaksa penduduk Uighur untuk melakukan aborsi, menggunakan kontrasepsi dan lainnya.

Namun demikian, ada pemandangan unik ketika pemimpin Muslim di Bahrain, Mesir, Iran, Irak, Maroko, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yaman ikut berpartisipasi dalam pernyataan Kuba pada 6 Oktober lalu. Padahal, pernyataan itu justru memuji tanggapan China pada ancaman teroris dan ekstremisme, serta tindakan yang diambilnya untuk melindungi HAM di semua kelompok etnis Xinjiang. 

"’Baru-baru ini pada Desember 2018, Komisi Hak Asasi Manusia Independen di Organisasi Kerjasama Islam (OKI), juga mengakui bahwa Muslim Uighur menjadi sasaran dan "dipaksa untuk mengikuti dan mengadopsi nilai-nilai serta praktik budaya yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka,’’ kata asisten editor pengelola di The National Interest, Adam Lammon mengutip national interest, Ahad (25/10).

Lammon melanjutkan, hal itu bertentangan dengan pernyataan pada Maret lalu jika mengutip Alexandra Ma dari Business Insider. Menurutnya, OKI telah mengubah nadanya: organisasi tersebut malah memuji upaya hak asasi manusia China dan mengungkapkan keinginannya dalam "kerja sama di masa depan" dengan Beijing.