REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA - Chile resmi membatalkan Konstitusi yang diwariskan oleh rezim Jenderal Augusto Pinochet dan menyusun yang baru.

"Ini adalah kemenangan rakyat dan demokrasi," kata Presiden Sebastian Pinera pada Minggu.

Lebih dari 78 persen warga Chile setuju untuk mengganti Magna Carta, sedangkan 21 persen lainnya memilih mempertahankannya.

Warga Chile juga mendukung pembentukan "komisi konstitusional", yang terdiri dari sekelompok individu dengan keseimbangan gender dan dipilih langsung oleh warga. Mereka akan dipilih dalam pemungutan suara pada 11 April 2021.

Tugas komisi tersebut adalah merumuskan teks baru dalam kurun waktu satu tahun yang akan diajukan ke referendum baru pada 2022.

“Plebisit ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari jalan yang harus kita tempuh bersama untuk menyepakati konstitusi baru Chile," kata Pinera kepada ribuan orang yang berkumpul di Plaza Italia, titik pusat unjuk rasa di Chile.

Pemungutan suara referendum dipicu oleh protes anti-pemerintah besar-besaran yang dimulai tahun lalu di mana warga menuntut reformasi pendidikan dan jaminan kesehatan dan pensiun.

Lebih dari 30 pengunjuk rasa tewas dan ribuan lainnya cedera dalam unjuk rasa yang dimulai Oktober tahun lalu. Setelah setahun turun ke jalan, banyak orang Chile akhirnya melihat kemungkinan untuk mengubah politik negara.

Bagi sebagian besar populasi, Konstitusi 1980, yang mendorong privatisasi, adalah asal mula ketidaksetaraan sosial di negara tersebut. Namun, beberapa partai politik sayap kanan yang menentang proses tersebut mengatakan bahwa perubahan pada Konstitusi dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dan pembangunan sosial.

Ikuti Whatsapp Channel Republika