REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Parlemen Thailand memulai sesi khusus yang diadakan untuk mengatasi ketegangan akibat protes yang tidak kunjung reda pada Senin (26/10). Sidang tersebut diperkirakan akan berjalan selama dua hari.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Thailand Chuan Leekpai, memulai sidang dengan 450 dari total 731 anggota kedua majelis yang menandatangani rapat. Chuan memperingatkan, sidang parlemen tidak membahas peran monarki.

Padahal, demonstrasi oleh kelompok-kelompok yang dipimpin mahasiswa di Bangkok dan kota-kota lain memiliki tiga tuntutan utama. Tuntutan tersebut mendesak Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur, konstitusi diubah agar lebih demokratis, dan reformasi dilakukan pada monarki agar lebih akuntabel.

Parlemen justru memilih tidak membahas tuntutan yang disuarakan demonstran. Mereka justru mengkhawatirkan risiko penyebaran virus corona pada aksi unjuk rasa, dugaan gangguan iring-iringan mobil kerajaan oleh kerumunan kecil awal bulan ini, dan pertemuan ilegal serta penghancuran gambar keluarga kerajaan. Prayuth dalam kata sambutannya menyebut, itu sebagai alasan diadakannya sidang.