REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin memberi kebijakan yang menjerumuskan rakyat. Tjahjo menyampaikan hal itu menanggapi banyaknya fitnah yang menuduh pemerintah ingin memberi kebijakan yang menjerumuskan rakyat. "Sebagai warga negara yang baik, tentunya kebijakan pemerintah harus kita dukung. Tidak ada kebijakan pemerintah yang menjerumuskan rakyatnya, itu enggak ada," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (27/10).

Mantan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pusat itu mengatakan bahwa pemerintah saat ini terbuka, dan menjunjung tinggi asas negara demokratis. Ia mengatakan bahwa pemerintah tentu akan senang hati menerima saran dan kritik dari masyarakat, asalkan itu bukan fitnah dan tidak disampaikan dengan cara menghujat. "Silakan menyampaikan saran dan kritik, tapi jangan fitnah dan jangan menghujat," kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga mengimbau agar generasi muda tidak terpancing menyebarkan berita-berita yang tidak benar, supaya 'bangunan' negara yang besar ini tidak runtuh karena perpecahan yang timbul dari berita-berita tidak benar tersebut. Ia berharap pemerintah bersama rakyat dapat saling mendukung secara aktif, termasuk dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang juga menjadi bagian dari warga negara tersebut.

Sebagai Menpan-RB, Tjahjo berharap ASN lebih memiliki tanggung jawab di masyarakat, dengan menjadi contoh yang menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Serta memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang "menjajah" bangsa saat ini.