REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Smith Alhadar*
Perang Turki-Kurdi Suriah tampak masih akan berlangsung relatif lama. Sejak 9 Oktober 2019, tiga hari setelah Amerika Serikat menarik mundur pasukannya dari Suriah, Turki melancarkan invasi ke Suriah utara dan timur laut untuk memukul mundur Unit Perlindung an Rakyat (YPG), milisi Kurdi, kekuatan utama Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
YPG dibentuk pada 2011 oleh Muslim Saleh Muhammad, anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK) beraliran Marxis. Tak heran, Turki menganggap YPG sebagai kepanjangan PKK yang sejak 1984 mengangkat senjata melawan Ankara.
Akibat perjuangan mendapatkan otonomi di Turki tenggara melalui pengeboman kotakota Turki, PKK ditetapkan sebagai organi sasi teroris oleh Turki, Uni Eropa (UE), dan Amerika Serikat. Namun, demi membasmi ISIS dari Suriah, Amerika Serikat membangun aliansi dengan YPG.
Orang-orang Kurdi dilatih dan diper senjatai Amerika Serikat dengan mengabaikan desakan Turki agar Amerika Serikat menjauhi YPG. Amerika Serikat di bawah Pemerintahan Presiden Barack Obama tidak menggubris permintaan Turki karena memandang perang terhadap ISIS lebih krusial ketimbang ancaman YPG terhadap teritori Turki.
Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, terutama setelah ISIS dikalahkan pada November 2017, Amerika Serikat memandang YPG sebagai beban yang menggerogoti ekonomi Amerika Serikat. Memang, Amerika Serikat bukan hanya memasok senjata melainkan juga dana kepada YPG.
Trump menganggap mempertahankan pasukan Amerika Serikat untuk perang di Suriah sebagai hal konyol. Sesuai janji kampanye Pilpres 2016, ia menarik pasukan Amerika Serikat dari wilayah di sepanjang perbatasan Turki selatan, wilayah yang kini diserbu Turki untuk dibuatkan zona aman. Turki hendak memindahkan dua juta dari 3,6 juta pengungsi Suriah di Turki ke sana. Tuduhan bahwa Turki hendak mengubah demografi di Suriah timur laut dengan memindahkan penduduk Arab ke wilayah Kurdi sebenarnya tidak beralasan, mengingat sebelum 2011 penduduk Arab di wilayah itu memang berjumlah dua juta jiwa.
Keinginan memulangkan pengungsi Suriah ke kampung halaman mereka, tak lepas dari beban ekonomi yang ditanggung Turki sehingga menjadi isu sensitif di masyarakat. Toh, ekonomi Turki sedang menurun sejak dua tahun terakhir.
Kekalahan para kandidat Partai Kemak mur an dan Keadilan (AKP) di kota-kota pen ting dalam pilkada pada Maret silam merupakan ekspresi penentangan rakyat terhadap kebijakan murah hati Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap pengungsi.
Kehadiran YPG di seberang perbatasan Turki juga menjadi kekhawatiran bagi warga Turki. Maka itu, operasi militer Turki di Suriah untuk memindahkan pengungsi dan mengusir YPG dari perbatasannya diharap kan mengembalikan popularitas AKP demi pemilu tahun depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika