REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk sektor korporasi sudah berjalan. Penyaluran dilakukan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 16,9 triliun ke enam BUMN, mulai dari PT Hutama Karya (Persero) hingga PT PLN (Persero).  

Sri menjelaskan, suntikan dana ke perusahaan pelat merah tersebut bahkan sudah mulai mengalir ke sektor riil. Sebut saja pembangunan ruas-ruas jalan tol Sumatera yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hutama Karya sebagai BUMN pelaksana mendapatkan suntikan injeksi sebesar Rp 3,5 triliun melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas. Sri mengatakan, menggerakkan sektor riil menjadi prioritas pemerintah saat ini, termasuk melalui suntikan ke BUMN ini.

"Sekarang kami lagi all out untuk melakukan langkah-langkah normalisasi sektor riil, tentu dengan tetap menggunakan protokol kesehatan," ujarnya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Selasa (27/10).

Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF (Persero) juga sudah mendapatkan PMN sebesar Rp 1,75 triliun, termasuk untuk pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sri mengatakan, injeksi ini diharapkan dapat mendorong tingkat permintaan terhadap rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Injeksi tersebut dituangkan dalam PP Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sarana Multigriya Finansial yang terbit pada Agustus.

Pemerintah juga memberikan PMN sebesar Rp 700 miliar untuk PT Geo Dipa Energi (Persero), sesuai dengan PP Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi.

Suntikan modal ini untuk membiayai proyek geothermal Dieng II dan Patuha II. Menurut Sri, proyek ini juga akan mendapat tambahan pendanaan melalui penarikan pembiayaan dari Bank Pembangunan Asia (ADB).

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia EximBank ikut mendapatkan suntikan dana pada Agustus sebesar Rp 5 triliun. PMN diberikan agar LPEI dapat menjalankan tugasnya sebagai perusahaan penjamin kredit korporasi dalam rangka pemulihan ekonomi dunia usaha terhadap dampak pandemi.

PMN ke LPEI tertuang dalam regulasi PP Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Bantuan kepada dunia usaha juga diberikan pemerintah melalui PMN ke PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebesar Rp 1 triliun pada akhir Juli. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam PP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani.

Suntikan dana ke PMN yang dilakukan sejak akhir Juli ini termasuk untuk memberikan kredit kepada usaha mikro dan kecil dalam program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

Terakhir, PMN juga diberikan ke PLN sebesar Rp 5 triliun sejak akhir Juli dengan PP Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. "PMN untuk PLN ini untuk mendanai listrik pedesaan," ucap Sri.

Selain yang sudah tersalurkan, Sri menyebutkan, beberapa PMN juga sudah masuk dalam tahap pipeline. Di antaranya akan ditujukan ke PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk pengembangan Mandalika.

Selain itu, untuk PT Jamkrindo dan PT Askrindo dalam rangka penjaminan PEN melalui induk usahanya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Hutama Karya juga akan mendapatkan injeksi kedua yang ditujukan untuk penyelesaian jalan tol Sumatera. "Ini sedang dalam proses," kata Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika