REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa dan Milenial untuk Indonesia (AMMI) berharap konsistensi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) yang saat ini jadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurlan bantuan sosial (bansos) terjaga. “Saya mengapresiasi Kementerian Sosial yang selama satu tahun ini telah menunjukkan kinerja dengan sangat baik. Dengan anggaran yang terbesar, Kemensos mampu menyerap dan menyalurkannya dengan tepat sasaran," kata Ketua AMMI Nurkhasanah di Jakarta, Rabu (28/10).
Dalam kurun satu tahun, kata dia, Kemensos juga telah meningkatkan kualitas data terpadu sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan. "Catatan tersebut tidak lepas dari manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) di Kementerian Sosial yang baik serta pengelolaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial," kata Nurkhasanah.
Dalam catatannya, Kemensos telah melakukan penguatan perlindungan dan jaminan sosial serta penguatan pemberdayaan sosial hingga ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Nurkhasanah pun menyampaikan bahwa hadirnya bansos telah membantu masyarakat, terutama warga terdampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi semua lini kehidupan.
"Hadirnya Kemensos dengan bantuan penanganan dampak Covid-19 telah meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, menjaga daya beli dan menggerakan roda ekonomi di tengah pandemi," ujarnya.
Diketahui, Pagu Anggaran Kemensos TA 2020 terus meningkat dari Rp62,7 triliun menjadi Rp104.4 triliun, lalu Rp 124 triliun dan terkini Rp134,008 triliun. Pemerintah melalui Kemensos terus menggulirkan bansos termasuk dalam program jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak ke seluruh pelosok negeri. Tercatat, realisasi anggaran Kemensos mencapai 86,74%.
"Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Sosial, kinerja ini akan terus kami pertahankan dan kami tingkatkan. Yang tidak kalah penting realisasi anggaran Kemensos lebih tinggi dari realisasi rata-rata nasional sebesar 68,11%," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras.
Dari berbagai jenis belanja, realisasi belanja bansos sebesar 87,86%, belanja pegawai sebesar 74,18%, belanja barang sebesar 63,11%, kewenangan dekonsentrasi 59,35%, dan kewenangan tugas pembantuan sebesar 53,48%.
Sementara itu, Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama menambahkan, capaian bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dengan sasaran 20 Juta KPM, dari Pagu Rp 43,1 triliun telah terealisasi 78,6%. Kemudian Bansos Tunai (BST) dengan penerima sebanyak 9 juta KPM, dengan anggaran Rp 32,4 triliun telah terealisasi mencapai 96,50%.
Begitu juga dengan Bansos Tunai KPM BPNT/Program Sembako Non PKH dengan sasaran 9 Juta KPM dengan indeks Rp 500 ribu/KPM sekali salur, dengan anggaran Rp4,5 triliun, telah mencapai realisasi 100%. "Secara umum, bansos di lingkungan PFM sudah realisasi sebesar 84,56%," ungkapnya.
Kemudian Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Pepen Nazaruddin melanjutkan, pihaknya menangani bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 Juta KPM dan anggaran Rp36,8 triliun. Lalu Bansos Sembako Jabotabek dengan sasaran 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp6,8 triliun.
"Baik PKH maupun Bansos Sembako Jabotabek sudah terealisasi sebesar 100%. Untuk Bansos Sembako Jabotabek sudah selesai Tahap X dan kini memasuki Tahap XI," katanya.
Dilaporkan pula progres Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan sasaran 10 KPM di mana volumenya 15 kg/KPM/Bulan (selama tiga bulan: Agustus-Oktober 2020). "Dengan anggaran Rp 4,5 triliun, BSB telah terealisasi mencapai 98,38%," kata Dirjen Pemberdayaan Sosial, Edi Suharto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika