Jumat 30 Oct 2020 08:10 WIB

Masalah Banjir di Kabupaten Bandung Sistemik

Tumpuannya bukan di satu titik, kawasan banjir bukan hanya di Kabupaten Bandung saja

Rep: Hartifiany Praisra / Red: Hiru Muhammad
Petugas Satgas Citarum Harum Sektor 6 bersama warga membersihkan sampah di pintu air Kolam Retensi Cieunteung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu (21/10). Pembersihan sampah tersebut dilakukan guna mengantisipasi banjir saat musim hujan di kawasan tersebut. Foto: Abdan Syakura/Republika
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Petugas Satgas Citarum Harum Sektor 6 bersama warga membersihkan sampah di pintu air Kolam Retensi Cieunteung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu (21/10). Pembersihan sampah tersebut dilakukan guna mengantisipasi banjir saat musim hujan di kawasan tersebut. Foto: Abdan Syakura/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Bencana banjir sudah seperti agenda tahunan di Kabupaten Bandung. Wilayah langganan banjir seperti Rancaekek, Baleendah dan Dayeuhkolot masih belum bisa dituntaskan.

Direktur Inisindo Omni Consult, Moch Ihsan menilai masalah banjir di Kabupaten Bandung adalah masalah yang sistemik. Artinya titik tumpunya bukan hanya di satu titik saja, karena kini kawasan Banjir bukan berkutat di Kabupaten Bandung saja.

"Masalah banjir ini sudah jadi permasalahan lintas wilayah. Di Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat juga banjir. Penanganan banjir harus dilakukan antar wilayah administrasi antar lembaga antar kewenangan malah bisa antar kelompok masyarakat," kata Ihsan dalam rilis yang diterima Republika, Kamis (29/10).

Ihsan mengakui konsep penanganan banjir dulu adalah dengan menjaga hulu dan hilir. Namun konsep tersebut harus diadaptasi mengikuti perkembangan yang ada.

"Jadi banjir Kabupaten Bandung menjadi masalah bersama dan harus ada pengendalian, bisa secara horizontal dan vertikal," katanya.

Ketua Ponpes Ishlahul Amanah ini menyebut penyelesaian masalah banjir ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga perlu adanya koordinasi dengan wilayah yang dikuasai oleh lembaga vertikal lainnya seperti Indonesia Power, Perhutani, PTPN, dan lainnya.

"Itu kan tidak tersentuh dengan Kepala Daerah Kabupaten Bandung, sudah 20 tahun seperti itu tidak tersentuh. Harus ada model komunikasi cara menyelesaikan masalah, cara merumuskannya dengan lembaga pusat tadi, itu harus dilakukan. Saya yakin Teh Nia punya kemampuan itu untuk melakukan koordinasi seperti itu," katanya.

Dia mengakui Kabupaten Bandung terdapat banyak sekali proyek nasional. Sehingga perlu ada terobosan yang revolusioner dalam menyelesaikan banjir.

Banjir tentu tidak bisa terpisahkan dari Kabupaten Bandung. Namun perlu ada penanganan untuk mengurangi luasan genangan hingga durasi genangan."Untuk danau retensi yang membangunnya jelas bukan Kabupaten Bandung, itu Citarum Harum yang punya kewenangan membangun. Karena tugas Pemkab Bandung adalah membebaskan lahannya, untuk titik-titik strategis mengurangi genangan air atau mengurangi banjir," katanya.

Dia menilai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Kurnia Agustina dan Usman Sayogi memiliki kemampuan untuk menangani banjir. Mengingat penyelesaian banjir harus dicicil ke pemerintahan selanjutnya.

"Penyelesaian masalah banjir ada cara lain yaitu dengan cara teknis. Jadi ada intervensi teknis. Yang pertama adalah intervensi kebijakan, sosial ekonomis dan teknis. Teknis untuk mengurangi genangan banjir. Saya yakin Teh Nia dan Kang Usman punya kemampuan itu. Mulai dari membuat model komunikasi penyelesaian masalah dengan lembaga vertikal yang ada sampai intervensi kebijakan," katanya.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement