REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengimbau gabungan kelompok tani (gapoktan) dan petani mengisi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) kebutuhan pupuk bersubdisi 2021. Karena, pendataan e-RDKK akan segera ditutup pada pertengahan November.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugraha mengatakan, pihaknya sedang melakukan gerakan penyusunan e-RDKK 2021 yang akan ditutup pada pertengahan November 2020. "Dinas Pertanian dan Pangan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan balai penyuluh pertanian (BPP) sedang mengintensifkan sosialisasi dalam penyusunan e-RDKK. Kami berharap gapoktan dan petani aktif menyusun data kebutuhan pupuk," kata Aris di Kulon Progo, DIY, Jumat (30/10).

Ia mengatakan, petani dan gapoktan bisa berkonsultasi ke balai penyuluh pertanian (BPP) untuk memastikan kebutuhan pupuk kelompoknya sudah masuk dalam e-RDKK 2021. "Kalau sudah masuk, tolong dicek dan dilihat kembali, apakah ada yang tercecer," ucap Aris.

Harapan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, semua kebutuhan pupuk subsidi semua masuk dalam e-RDKK. Sehingga per 1 Januari 2021, petani dan gapoktan sudah masuk dalam e-RDK dan bisa menjadi jaminan dalam menebus pupuk bersubdisi.

Aris mengatakan, sampai saat ini, baru 40 ribu petani yang memasukan data kebutuhkan pupuk bersubdi melalui e-RDKK.

Terkait petani kesulitan mendapatkan pupuk pada masa tanam pertama September hingga Desember ini, Aris meminta petani untuk membeli pupuk nonsubsidi dan pupuk organik. Hal ini karena pada 2019, petani di Kulon Progo banyak yang tidak menyusun RDKK kebutuhan pupuk bersubdi.

"Padangan petani saat itu, tanpa RDKK masih dapat menebus pupuk bersubsidi," kata dia.

Padahal RDKK petani dan gapoktan ada yang masih belum masuk. Dengan kondisi seperti itu, petani dan gapoktan harus menggunakan pupuk nonsubsidi dan pupuk organik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika