REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India menolak rencana Pakistan untuk memberikan status provinsi kepada Gilgit-Baltistan. Wilayah tersebut terdapat di area Kashmir yang disengketakan dan diklaim oleh kedua negara itu.
"Pemerintah India dengan tegas menolak upaya Pakistan untuk membawa perubahan material ke sebagian wilayah India," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Anurag Srivastava, dikutip dari SputnikNews.
Proposal itu diumumkan oleh Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, selama kunjungan ke daerah di perbatasan dengan China pada Ahad (1/11). Langkah itu menjadi sangat stategis karena Gilgit-Baltistan adalah kunci proyek infrastruktur Pakistan-China.
India yang telah terkunci dalam kebuntuan dengan Pakistan dan China, melihat wilayah Kashmir utara sebagai area yang diduduki secara ilegal dan paksa. Srivastava menuntut Pakistan segera mengosongkan Gilgit-Baltistan. New Delhi menganggap Gilgit-Baltistan sebagai bagian dari wilayah Jammu dan Kashmir.
Pekan lalu, Islamabad memutuskan untuk memberikan wilayah otonom, yang berbatasan dengan wilayah Jammu dan Kashmir di India, dan wilayah Ladakh, sebagai provinsi Pakistan. Pihaknya juga berencana menggelar pemilihan di sana pada 15 November.
Langkah Pakistan itu menjadi balasan untuk India yang tahun lalu mengumumkan untuk mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang mayoritas Muslim. Pengaturan wilayah menjadi berada di bawah pemerintah federal dan membuat Pakistan meradang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika