Senin 02 Nov 2020 12:01 WIB

Musim Tanam, Petani Keluhkan Pupuk Bersubsidi Sulit Didapat

Sejak Juli 2020 pupuk bersubsidi memang mulai mengalami kelangkaan.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolandha
Memasuki musim tanam padi pertama periode Oktober 2020-Maret 2021, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani meningkat. Namun, sejumlah petani mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Memasuki musim tanam padi pertama periode Oktober 2020-Maret 2021, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani meningkat. Namun, sejumlah petani mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki musim tanam padi pertama periode Oktober 2020-Maret 2021, kebutuhan pupuk bersubsidi bagi para petani meningkat. Namun, sejumlah petani mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia, Kabupaten Lebak, Banten, Erna, menuturkan, sejak Juli 2020 pupuk bersubsidi memang mulai mengalami kelangkaan. Menurutnya, kelangkaan itu murni disebabkan dari stok yang memang langka dari tingkat distributor.

"Awalnya akibat distribusi yang terhambat, salah satunya karena efek virus corona, tapi nyatanya setelah distribusi dilakukan kembali, masih tetap langka," kata Erna kepada Republika.co.id, Senin (2/11).

Ia mengatakan, petani yang mau memperoleh pupuk subsidi harus terdaftar dalam data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK dengan maksimal kepemilikan luasan lahan 2 hektare. Penyusunan e-RDKK dilakukan oleh kelompok petani dan dibantu oleh penyuluh. Pemasukan data di Lebak, kata dia, sudah dilakukan secara rapi dan terstruktur dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

"Tapi, setelah sudah dimasukkan angka rekomendasi kebutuhan pupuk, alokasi pemerintah tidak sesuai. Misal dibutuhkan 150 kg per hektare, ini hanya 50 kg," kata Erna.

Perbedaan kebutuhan dan alokasi itu, menurut Erna, disebabkan oleh pemangkasan anggaran tahun ini yang dialihkan untuk penanganan pandemi corona. Erna menerangkan, pada MT I tahun lalu, distribusi pupuk berjalan aman sehingga terasa ketersediaan pupuk bersubsidi berlebih.

Karena itu, adanya gangguan logistik ditambah dengan pemangkasan pupuk subsidi akan sangat terasa bagi petani yang akan melakukan kegiatan pertanaman.

Menurut Erna, keterbatasan pupuk subsidi itu bisa diatasi dengan menggunakan tambahan pupuk nonsubsidi. Namun, pada kenyataannya, pupuk non subdidi juga sulit didapat. Hal itu lantaran kios maupun distributor tak berani menyimpan banyak pasokan karena persentase kebutuhannya yang lebih kecil.

Sementara itu, Pengurus Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta, Qomarunnajmi, menuturkan, masalah kelangkaan pupuk saat ini hampir terjadi di setiap daerah. "Keluhan petani sama saja, sulitnya membeli pupuk bersubsidi," ujar Qomar.

Ia menyebut, salah satu penyebab masalah sulitnya memperoleh pupuk subsidi kali ini karena adanya penerapan Kartu Tani. Ia mengatakan, hal itu dibutuhkan penyesuaian dan sosialisais yang lebih masif dari pemerintah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement