REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mewajibkan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar mulai 2021 mendatang diganti menjadi mobil dan motor listrik.
Ridwan Kamil menjelaskan, kebijakan konversi kendaraan dinas dari yang sebelumnya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) tersebut diambil sebagai bagian kampanye penyelamatan lingkungan sekaligus menekan potensi bencana alam yang diakibatkan oleh emisi gas buang yang berlebihan.
"Kita kampanyekan sebagai konversi energi karena semakin tingginya kebencanaan itu, seperti la nina, kebakaran hutan, itu akibat emisi gas buang yang selalu berlebih," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, dalam peringatan Hari Listrik Nasional di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (2/11).
Emil mengatakan, penyelamatan lingkungan dapat dimulai dengan mengubah gaya hidup masyarakat. Yakni, meminimalisasi pergerakan dan mengubah cara bergerak masyarakat menggunakan energi listrik.
"Kami ingin menyelamatkan lingkungan untuk anak cucu kita di masa depan, dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada dua cara, yakni mengubah cara gerak kita menjadi minimal dam mengubah cara gerak kita menggunakan energi listrik," paparnya.
Sebagai wujud upaya penyelamatan lingkungan tersebut, mulai tahun depan, seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar wajib menggunakan mobil dan motor listrik. Saat ini, kata dia Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan, karena produksi mobil dan motor listriknya sudah massal. Maka, mulai tahun depan di anggaran-anggaran pembelian mobil dinas wajib membeli mobil listrik dan motor listrik. "Ya, dimulai kendaraan dinas Gubernur sampai level bawah," kata Emil.
Terkait merek mobil dinas yang akan direkomendasikan untuk kendaraan Dinas Pemprov Jabar, Emil menyebut merek Hyundai. Menurutnya, dengan kisaran harga Rp 600-700 juta, mobil listrik Hyundai cocok digunakan untuk kendaraan dinas. "Kalau untuk (kendaraan pemerintah), kemungkinan Hyuandai," katanya.
Emil menjelaskan, dengan menggunakan mobil-motor listrik, operasional kendaraan dinas, khususnya biaya bahan bakar dapat ditekan hingga tersisa seperlimanya. Emil mencontohkan, untuk jarak tempuh sejauh 350 kilometer, mobil listrik hanya perlu biaya Rp50.000. Sementara kalau pakai bensin, harus mengeluarkan Rp 250 ribu.
"Saya sudah coba (mobil listrik Hyundai) ke Garut, ke jalan yang menanjak dan menurun, gak masalah. Dan tadi, gak perlu uang bensin karena biaya charge hanya Rp50.000 untuk 350 kilometer," paparnya.
Selain mengampanyekan penggunaan kendaraan listrik, kata Emil, Pemprov Jabar juga akan terus mengampanyekan penggunaan kompor listrik. Menurutnya, penggunaan kompor listrik dapat menekan biaya hingga tinggal seperlimanya dibandingkan menggunakan kompor minyak atau gas.
"Ibu ibu, kalau mau hemat biaya, maka gunakan kompor listrik. Cuma memang barangnya belum banyak. Oleh karena itu, kita kampanyekan terus keuntungan menggunakan kompor listrik," katanya.
Emil mengakui, di pasaran memang kompor listrik minimal 300 watt. "Kita butuh kompor listrik dengan daya yang lebih rendah, tapi efek panasnya sama," kata Emil.
Ke depan, Emil berharap, lewat penggunaan energi listrik yang bakal terus dikampanyekannya, Provinsi Jabar ke depan menjadi provinsi dengan tingkat polusi emisi gas buang paling kecil di Indonesia. "Jadi, pada suatu hari, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling kecil memberikan polusi ke lingkungan di Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika