Lebih dari 50 Persen Perusahaan TPT Jabar Lakukan PHK

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) untuk 2021. UMP tahun depan akan tetap sama dengan tahun ini sebesar Rp 1,8 juta.

Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi, salah satu alasan yang melandasi tidak naiknya upah karena banyak perusahaan di Jawa Barat yang pendapatannya jauh dari target dampak pandemik Covid-19. Pandemik juga membuat perusahaan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), pemotongan gaji, hingga merumahkan sementara sebagian pekerjanya.

Baca Juga

Menurut Taufik, berdasarkan data yang dihimpun hingga 20 Oktober 2020, setidaknya ada 1.983 perusahaan yang terdampak karena wabah yang sudah ada sejak Februari ini. Dari total ini jumlah pekerja yang ikut merasakan dampaknya mencapai 111.985 orang.

Industri yang paling banyak melakukan PHK, kata dia, ada di sektor tekstil dan produk teksil mencapai 54,15 persen. Peringkat kedua sektor industri yang paling banyak mem-PHK adalah manufaktur 23,80 persen.

"Ini baru data terakhir saja. Tapi masih banyak perusahaan yang belum melaporkan atau masih dalam proses pelaporan," ujar Taufik kepada wartawan, Selasa (3/11).

Saat ini, kata dia, ada 19.089 pekerja yang telah terkena PHK, yang terdiri dari 460 perusahaan. Sedangkan yang dirumahkan angkanya mencapai 80.138 pekerja dari 983 perusahaan. "Jadi total yang di-PHK dan dirumahkan sejauh ini terdata ada 99.227 orang," kata Taufik.

Saat ini, kata dia, jumlah rinci data terbaru di November memang belum ada. Disnaker di 27 kabupaten/kota masih melakukan pendataan dan mengkonfimasi bersamaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut data lengkap presentase sektor industri yang telah melakukan PHK:

1. Tekstil dan produk tekstil: 54,15 persen

2. Manufaktur: 23,80 persen

3. Akomodasi/restoran: 5,85 persen

4. Sektor lainnya: 3,71 persen

5. Perdagangan: 3,33 persen

6. Makanan dan Minuman: 2,70 persen

7. Otomotif: 2,67 persen

8. Elektronik: 2,24 persen

9. Pariwisata: 1,25 persen

10. Konstruksi: 0,25 persen

11. Pertanian: 0,05 persen.