REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Legenda bulu tangkis Indonesia, Rosiana Tendean, mengkritisi keberadaan Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI di beberapa daerah. Pengprov hanya muncul atau terdengar namanya saat Musyawarah Nasional (Munas) PP PBSI digelar.
Rosiana menyatakan, seharusnya PP PBSI meninjau pengprov yang tidak aktif. "Pemilik suara sepenuhnya ada pada pengprov, tapi bisa lihat ada pengprov yang tidak aktif, dalam arti tidak membina pemain ataupun tidak menggelar kejuaraan. Seharusnya pengprov seperti ini ditinjau kembali."
Rosiana menambahkan, harus ada kategori untuk Pengprov PBSI.
"Ada penilaian apa yang sudah mereka lakukan di daerahnya. Kejuaraan yang digelar, seberapa banyak mampu menghasilkan pemain," jelas Rosiana. "Justru, saya melihat seharusnya klub diikutkan dalam Munas PBSI. Berikan mereka hak suara dan hak pilih. Kita semua tahu kalau klub itu ujung tombak pembinaan bulu tangkis di Indonesia."
Munas PBSI rencana akan digelar pada 5-6 November 2020 di Tangerang, Banten. Munas akan digelar secara tertutup mengingat kasus Covid-19 masih tinggi. Ada tiga agenda dalam Munas PBSI, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus 2016-2020, pembahasan AD/ART PBSI, dan pemilihan ketua umum PBSI 2020-2024.
Untuk ketua umum terpilih, Rosiana berharap bisa membawa prestasi bulu tangkis Indonesia lebih baik. "Punya kepedulian terhadap bulu tangkis, jangan jadi boneka. Serta klub yang selama ini menjadi ujung tombak bulu tangkis Indonesia bisa lebih diperhatikan," pungkasnya.