REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penahanan dan pemenjaraan terhadap anak berhadapan dengan hukum masih menjadi pilihan para aparat penegak hukum. "Alasannya demi keamanan atau kemudahan mobilisasi anak berhadap dengan hukum selama proses persidangan," kata Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Slamet Soedarsono dalam sebuah seminar daring yang diikuti dari Jakarta, Rabu (4/11).

Meskipun secara umum anak berhadapan dengan hukum mengalami penurunan pada 2018 bila dibandingkan dengan 2014, kebanyakan anak berhadapan dengan hukum masih ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dewasa. Slamet mengatakan pemahaman aparat penegak hukum tentang diversi juga masih beragam. 

Masih minim alternatif hukuman terhadap anak berhadapan dengan hukum, selain pemenjaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

"Pada 2019, Bappenas didukung Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) Universitas Indonesia dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unicef) melakukan studi implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di empat wilayah, yaitu Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari," tuturnya.