REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan meningkatkan konektivitas menuju lokasi pengembangan lumbung pangan baru atau kawasan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Selain itu juga melakukan pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan konektivitas antar wilayah diperlukan agar mobilitas barang, jasa, dan manusia lebih efisien. "Dengan konektivitas yang semakin baik, diharapkan perekonomian wilayah meningkat," kata Basuki dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/11). 

Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Selain itu juga memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.  

Untuk itu, Basuki menegaskan peningkatan konektivitas di wilayah food estate tersebut mencakup perbaikan kualitas jalan dan jembatan menuju Daerah Irigasi (DI) Dadahup, Kabupaten Kapuas dan DI Belanti, Kabupaten Pulang Pisau dengan total panjang 76,8 kilometer. Pekerjaan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 792,37 miliar. 

"Saat ini progresnya masih dalam tahap lelang yang ditargetkan akan ditandatangani kontrak konstruksinya pada pertengahan November 2020," jelas Basuki. 

Untuk peningkatan konektivitas menuju DI Dadahup, direncanakan total panjang yang akan ditangani 34,68 kilometer yang dibagi menjadi tiga paket pekerjaan dan peningkatan kondisi jembatan kawasan DI Dadahup sepanjang 60 meter. Basuki menuturkan alokasi anggarannya Rp 336,96 miliar. 

Selanjutnya untuk konektivitas menuju DI Belanti, direncanakan total panjang yang akan ditangani mencapai 41,85 kilometer yang dibagi menjadi lima paket pekerjaan dan peningkatan kondisi jembatan kawasan DI Belanti sepanjang 170 meter. Pengerjaan tersebut dengan alokasi anggaran Rp 455,41 miliar.

Untuk perluasan kawasan food estate yang akan ditanami singkong di Kabupaten Gunung Mas, Basuki menururkan, Kementerian PUPR juga akan membangun jalan utama sepanjang 10 kilometer di dalam kawasan prioritas 2.000 hektare. Begitu juga dengan jalan sekunder 25 km dengan perkiraan anggaran Rp 336,91 miliar.

Basuki mengatakan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng sudah melakukan Survey Topografi sepanjang lebih dari 10 kilometer pada kawasan 2.000 hektare yang masih belum dibebaskan. "Penyusunan Detail Desain (DED) dan penyiapan Readines Criteria masih  menunggu koordinasi lebih lanjut terkait Lokasi dari Kementerian Pertahanan sebagai leading sector terkait kesiapan lahan," jelas Basuki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika