REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan memprioritaskan tiga kalangan tertentu yang bisa mendapatkan vaksin Covid-19. Saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang masih melakukan pendataan mengenai rincian tersebut.

"Sudah dilakukan pendataan, saat ini masih berjalan," kata Kepala Dinkes (Kadinkes) Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo saat dihubungi wartawan.

Arbani mengaku belum menerima informasi detail terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pasalnya, ketentuan tersebut akan diatur oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Meski demikian, Dinkes Malang sudah mengetahui kalangan yang diprioritaskan memperoleh vaksin Covid-19.

Adapun kalangan prioritas vaksinasi, yakni tenaga kesehatan, karena sering bertemu langsung dengan pasien Covid-19. Kemudian petugas pelayanan publik sebagai kelompok yang acap berhadapan langsung dengan masyarakat. "Seperti TNI, Polri, petugas bandara, petugas kereta api dan lainnya," jelas Arbani.

Untuk prioritas ketiga, vaksin akan diberikan kepada kelompok pekerja di Kabupaten Malang. Hal ini terutama  bagi mereka yang berkontribusi di sektor perekonomian dan pendidikan. Kalangan-kalangan prioritas ini nantinya akan mendapatkan vaksin yang dipasok dari produsen di Cina.  

Total kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Malang mencapai 1.062 orang, Kamis (5/11). Dari jumlah tersebut, 951 orang sembuh dan 67 orang meninggal. Sementara 44 orang lainnya masih dirawat di RS dan isolasi di rumah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan vaksinasi Covid-19 kemungkinan akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2020. Pelaksanaan vaksinasi ini mundur dari rencana awal yang disebut-sebut akan dimulai November ini.

Luhut mengatakan saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma. Untuk bisa melakukan vaksinasi, pemerintah Indonesia juga akan menggunakan persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar 9 juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus Covid-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus Covid-19 dan berikan mereka suntikan," katanya yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu.

Luhut menambahkan, dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan bisa membuat wilayah Bali menjadi zona hijau pada awal tahun 2021 mendatang menyusul vaksinasi pada minggu ketiga Desember itu. "Kami ingin lihat Bali jadi zona hijau, itu target kami, Bali jadi zona hijau harapannya pada awal tahun depan karena kita akan mulai vaksinasi mulai minggu ketiga Desember," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika