REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontak tembak kembali terjadi antara aparat dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Personel Satgas Yonif R 400/BR yang sedang patroli di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua, ditembaki KKSB dan kemudian diketahui ada satu prajurit yang gugur.
"Dua prajurit TNI ditembak, satu di antaranya gugur, atas nama Pratu Firdaus. Saat ini sedang dilaksanakan proses evakuasi korban," ujar Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa, dalam keterangannya, Jumat (6/11).
Suriastawa juga menyampaikan, kejadian ini menambah daftar korban jiwa di Intan Jaya. Bukan hanya prajurit TNI-Polri yang memang bertugas, warga sipil juga menjadi korban. Dia pun mengungkit pernyataan Bupati Intan Jaya yang menyebut KKSB kerap mengambil uang yang berasal dari dana desa dengan cara memaksa kepada kepala dan sekretaris desa.
"Kemarin kita mendengar pernyataan Bupati Intan Jaya tentang kelakuan KKSB yang suka mengambil dana desa. Selebaran permintaan dana kepada masyarakat juga beredar. Ini semua menunjukkan bahwa KKSB dan pendukungnyalah akar masalah di Papua," jelas dia.
Sebelumnya, Suriastawa menyatakan, perampokan dana desa oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) merupakan rahasia umum. Namun, kata dia, publik secara luas juga harus mengetahuinya.
"Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Penyergapan tim Gakkum gabungan TNI-Polri beberapa waktu yang lalu di Kampung Jalai juga bermotif sama, yaitu permintaan dana desa," ungkap Suriastawa dalam keterangannya, Jumat (6/11).
Suriastawa mengapresiasi pernyataan Bupati Intan Jaya yang secara terbuka menyampaikan hal itu ke publik. Menurut dia, itu menunjukkan warga masyarakat yang selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKSB, mulai berani menyuarakan kejadian sebenarnya.
"Fakta ini harus diketahui oleh publik secara luas, agar makin paham bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada di dalam dan di luar negeri," jelas dia.
Sebelumnya, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengungkapkan, KKSB kerap mengancam kepala desa dan sekretaris saat mengetahui dana desa telah cair. KKSB kemudian meminta dana desa untuk membeli senjata dan amunisi.
Dia mengaku, pemerintah daerah tak bisa mengontrol penyaluran dana desa. Itu karena dana desa ditransfer langsung ke kepala kampung maupun sekretaris kampung.
Natalis menerangkan, pengawasan dana desa dan penjualan senjata harus jadi tugas bersama pemerintah dan petugas keamanan. Sebab, kata dia, meski ada dana tapi tidak ada penjual senjata, maka KKSB sudah tentu akan kehabisan amunisi dan senjata.
Pada akhir Oktober lalu aparat keamanan menindak KKSB hasil pengembangan kasus pengadangan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya pada 19 Oktober lalu. Dari penindakan itu, satu orang anggota KKSB, Rubinus Tigau, meninggal dan pihak keluarga disebut mengakui yang bersangkutan aktif dalam KKSB selama setahun terakhir.
"Dari hasil pengembangan dan pengumpulan informasi dari masyarakat diperoleh informasi akurat bahwa salah satu kelompok KKSB bermarkas di Kampung Jalai, Distrik Sugapa, Intan Jaya," ungkap Suriastawa, Selasa (27/10).
Dia menjelaskan, sejak Rabu (21/10) aparat keamanan telah melakukan pengintaian terhadap markas KKSB di Kampung Jalai. Dari kegiatan itu akhirnya teridentifikasi salah satu honai diduga kuat menjadi salah satu pos KKSB. Aparat juga mendapat informasi dari masyarakat, KKSB beberapa kali meminta jatah dari warga satu desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika