REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Majelis tinggi parlemen Ethiopia telah memilih untuk membentuk pemerintahan transisi di wilayah Tigray, Sabtu (7/11). Pertempuran meletus antara pasukan regional dan pemerintah federal pekan ini di wilayah tersebut.
Tindakan House of Federation tersebut membuka jalan bagi pemecatan pemimpin wilayah Tigray utara yang dianggap ilegal oleh pemerintah federal Ethiopia. Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan memberi Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, kekuatan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan tindakan tersebut.
"Pemerintahan transisi akan menunjuk pejabat, memastikan penghormatan terhadap aturan hukum, menyetujui anggaran wilayah dan memfasilitasi proses penyelenggaraan pemilihan," ujar pemerintah federal Ethiopia dikutip dari DailySabah.
Kondisi memanas di wilayah itu terjadi sejak Abiy mengumumkan telah memerintahkan pasukan untuk menanggapi serangan mematikan yang diduga oleh pasukan Tigray di pangkalan militer pada Rabu (4/11). Kedua pihak meningkatkan tekanan pada Kamis (5/11) malam.
Tentara Ethiopia mengatakan pihaknya mengerahkan pasukan dari seluruh negeri ke Tigray, dan pemimpin Tigray, Debretsion Gebremichael, menuduh bahwa jet tempur telah membom beberapa bagian ibu kota regional. Korban telah dilaporkan di kedua sisi. "Kami siap menjadi martir," ujar Gebremichael. International Crisis Group memperkirakan bahwa pasukan paramiliter Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) dan milisi lokal memiliki sekitar 250.000 tentara.
Koalisi yang berkuasa di Ethiopia menunjuk Abiy sebagai perdana menteri pada 2018 untuk membantu menenangkan protes anti-pemerintah selama berbulan-bulan. Dia dengan cepat memenangkan pujian dan penghargaan Nobel karena membuka ruang politik dan membatasi tindakan represif di negara berpenduduk sekitar 110 juta orang dan sejumlah etnis. Tapi TPLF merasa semakin terpinggirkan, dan tahun lalu mundur dari koalisi yang berkuasa.
TPLF keberatan dengan pemilihan yang tertunda di Ethiopia karena Covid-19 dan memperpanjang masa jabatan Abiy. Pada September, wilayah Tigray memberikan suara dalam pemilihan lokal yang oleh pemerintah federal Ethiopia disebut ilegal.
Pemerintah federal kemudian mengalihkan dana eksekutif TPLF ke pemerintah daerah, membuat marah para pemimpin. Pada awal pekan ini, Gebremichael memperingatkan konflik berdarah bisa meletus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika