REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Majelis tinggi parlemen Ethiopia telah memilih untuk membentuk pemerintahan transisi di wilayah Tigray, Sabtu (7/11). Pertempuran meletus antara pasukan regional dan pemerintah federal pekan ini di wilayah tersebut.

Tindakan House of Federation tersebut membuka jalan bagi pemecatan pemimpin wilayah Tigray utara yang dianggap ilegal oleh pemerintah federal Ethiopia. Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan memberi Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, kekuatan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan tindakan tersebut.

"Pemerintahan transisi akan menunjuk pejabat, memastikan penghormatan terhadap aturan hukum, menyetujui anggaran wilayah dan memfasilitasi proses penyelenggaraan pemilihan," ujar pemerintah federal Ethiopia dikutip dari DailySabah.

Kondisi memanas di wilayah itu terjadi sejak Abiy mengumumkan telah memerintahkan pasukan untuk menanggapi serangan mematikan yang diduga oleh pasukan Tigray di pangkalan militer pada Rabu (4/11). Kedua pihak meningkatkan tekanan pada Kamis (5/11) malam.