REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan berbagai persoalan yang muncul di awal pandemi Covid-19 terkait penyaluran bantuan sosial merupakan hal yang wajar. Menurutnya, hal itu karena tidak semua daerah siap dengan data yang diminta pemerintah pusat.
"Sekarang sudah tidak ada halangan ya, sebenarnya wajar, karena presiden meminta semua harus cepat, sementara ini pekerjaan lapangan bukan membuat konsep," katanya saat diskusi virtual dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia" dalam satu tahun Jokowi-Amin yang dipantau di Jakarta, Selasa (10/11).
Menurut Ari, sapaan akrab Juliari, pada praktiknya Kemensos harus mendata, memilah, menentukan dan merealisasikan bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi dengan tepat sasaran.
Ia menyadari dari berbagai bansos yang disalurkan pemerintah melalui Kemensos, ada kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin tidak tersentuh bantuan sehingga tak jarang menimbulkan kecemburuan sosial.
"Ya karena memilih itu tadi, ada yang merasa diuntungkan ada yang merasa tidak beruntung," katanya.
Munculnya beragam reaksi sosial di tengah masyarakat merupakan konsekuensi dari kerja cepat. Selain itu, kementerian terkait juga harus bisa memaksimalkan anggaran yang terbatas. "Jadi awal-awal ya memang begitu," katanya.
Namun, sekitar delapan bulan berlalu, Ari mengatakan saat ini tidak ada persoalan yang signifikan terutama penyaluran bansos kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan perbedaan strategi sebelum dan saat pandemi Covid-19.
Sebelum pandemi, Kemensos lebih banyak menjalankan program yang telah direncanakan. Namun, pada saat pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, strategi pekerjaan di Kemensos juga berubah drastis termasuk anggaran yang naik lebih dari 100 persen.
Ia mengatakan saat pandemi ada tambahan beberapa program baru atau khusus yang menangani Covid-19, sedangkan program rutin atau reguler diperluas. "Jelas berbeda ya, apalagi tantangannya saat pandemi kita bekerja harus taat protokol kesehatan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika