REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak tanggapan cepat dan terkoordinasi Eropa terhadap serangan teror yang melanda benua itu dalam beberapa tahun terakhir. Sikap Macron mendapat sambutan positif dari Kanselir Jerman Angela Merkel yang menyoroti pengetatan perbatasan Eropa dalam kebijakan Schengen.
Macron menyampaikan tanggapan Eropa harus fokus pada pengembangan pusat data umum, pertukaran informasi atau penguatan kebijakan kriminal. Hal itu disampaikan Macron setelah mengadakan konferensi virtual dengan sesama pemimpin Uni Eropa.
KTT daring itu terjadi seminggu setelah seorang pendukung Daesh membunuh empat orang dalam baku tembak di Wina, Austria menyusul serangan bulan lalu terhadap sebuah gereja di kota Nice Prancis dan pemenggalan seorang guru di sebuah gedung pertemuan pinggiran kota Paris dua minggu sebelumnya.
Macron menyerukan KTT untuk meminta tanggapan Uni Eropa terhadap serangan ekstremis Islam. Hadir dalam acara tersebut Kanselir Austria Sebastian Kurz, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, ketua Dewan Eropa Charles Michel dan ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen.
"Para pemimpin Eropa membahas perlunya perjuangan melawan propaganda teroris dan ujaran kebencian di internet," kata Macron dilansir dari Arab News pada Rabu (11/11).
"Internet adalah ruang kebebasan, jaringan sosial kita juga, tetapi kebebasan ini hanya ada jika ada keamanan dan bukan perlindungan bagi mereka yang mencemooh nilai-nilai kita atau berusaha mengindoktrinasi dengan ideologi mematikan," ujar Macron.
Dalam tindakan lain untuk memerangi terorisme, Macron pekan lalu mengumumkan penggandaan jumlah penjaga perbatasan Prancis. Macron juga menyerukan revisi aturan untuk wilayah Schengen yang menjamin pergerakan bebas orang melintasi perbatasan.
Kanselir Jerman Angela Merkel berpendapat serupa dengan Macron. Merkel mengatakan sangat penting bagi Eropa untuk mereformasi daerah perbatasan terbuka Schengen sehubungan dengan serangan teroris baru-baru ini.
"Saya ingin menyebutkan sistem keluar masuk di kawasan Schengen yang harus siap pada 2022. Sangatlah penting untuk mengetahui siapa yang masuk dan siapa yang meninggalkan wilayah Schengen," tegas Merkel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika