REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman yang sedang menjadi ketua Uni Eropa mengkritik China atas pemecatan sejumlah anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong. Pemecatan itu memicu pengunduran diri massal anggota parlemen pro-demokrasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan pemecatan empat anggota parlemen dari partai oposisi langkah terbaru China yang 'sangat mengkhawatirkan' dalam menekan pluralisme dan kebebasan berekspresi.

Parlemen China meloloskan undang-undang yang mengizinkan ekskutif Hong Kong memecat anggota parlemen yang dianggap mengadvokasi kemerdekaan Hong Kong, berkolusi dengan pasukan asing atau mengancam keamanan nasional, tanpa melalui proses pengadilan.

Pemerintah Hong Kong mengumumkan diskualifikasi empat anggota parlemen kota yang sebelumnya dilarang maju dalam pemilihan umum untuk dipilih kembali. Pihak berwenang menilai janji setia mereka pada Hong Kong tidak tulus.

"Warga kota Hong Kong memiliki hak pada pemilihan yang bebas dan adil dan terhadap kebebasan dan hak-hak yang dijamin Undang-undang Dasar," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, Kamis (12/11).

Juru bicara tersebut menambahkan hak-hak itu harus dihormati dan otonomi tingkat tinggi Hong Kong harus dipertahankan. Ia mengatakan China telah berjanji pada masyarakat internasional untuk melakukannya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mendesak pihak berwenang Hong Kong untuk segera menetapkan tanggal baru untuk pemilihan umum yang tertunda secepat mungkin. Pernyataan tersebut tidak menyebutkan langkah lebih lanjut atau konsekuensi bila pihak berwenang Hong Kong tidak melakukan permintaan Jerman.

Seperti pemanggilan duta besar atau menerapkan sanksi tertentu terhadap China. Negeri Tirai Bambu salah satu mitra dagang terpenting Jerman. Saat ini produsen mobil Jerman diuntungkan dengan meningkatnya permintaan di China. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika