REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri
Setibanya Imam Besar Front Pembela Indonesia (FPI) Rizieq Shihab di Tanah Air, sejumlah tokoh secara berganti-gantian menyambangi kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengungkapkan tokoh yang menemui Rizieq dinilai sebagai pihak yang memiliki kesamaan visi, dari segi kesamaan visi politik maupun kesamaan sikap terhadap pemerintah.
"Kemudian kesamaan pergerakan yang memang dulu pernah punya kepentingan yang sama lah. Jadi banyak kesamaan-kesamaan," kata Firman kepada Republika, Kamis (12/11).
Firman juga melihat pihak-pihak tersebut berpotensi menjadi sebuah aliansi strategis, terutama bagi mereka yang punya kepentingan politik. Selain itu, ia juga melihat pertemuan tersebut secara simbolik juga menunjukkan mereka tidak melupakan jasa dan juga potensi politik seorang Rizieq Shihab.
"Sementara HRS sendiri kan sudah lama punya sikap dalam hal seperti itu ya?" ujarnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menambahkan, rangkaian pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik mazhab oposisi yang selama ini diasosiasikan berseberangan dengan pemerintah. "Pulangnya Rizieq tentunya akan menambah amunisi kelompok oposisi untuk terus mengkritisi pemerintah. Apalagi Rizieq selama ini frontal terhadap pemerintah," kata Adi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, inisiator Partai Ummat Amien Rais, dan sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sejumlah tokoh politik yang sudah menemui Rizieq. Anies menemui Rizieq di Petamburan pada Selasa (10/11) malam. Kabar tersebut dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain.
Ustaz Tengku menyebutkan, pertemuan kedua tokoh itu tidak membahas Reuni Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang rencananya dihelat di Monas, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2020. "Tidak juga diobrolin itu, masa... orang capek kok. Kita cuma minum teh. Senang ketemu, kalau saya kan sudah lama tidak ketemu ya, bulan Maret kemarin ya terakhir, lalu Covid-19 kan, saya rombongan terakhir yang masuk Makkah," ucap Ustaz Tengku.
Amien Rais menyambangi kediaman Rizieq, Rabu (11/11) siang. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka menyambut kedatangan Rizieq yang berada di Arab Saudi sejak 2017. "Intinya pesannya Habib dikonfirmasi sama Pak Amien bahwa pesan Habib itu supaya Pak Amien tetap oposisi," kata Marwan kepada Republika, Kamis (12/11).
Sejumlah elite PKS juga melakukan kunjungan ke kediaman Rizieq Shihab. Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, mengatakan Rizieq merupakan milik seluruh umat. Menurut Salim, kedatangan Rizieq yang dijubeli massa menandakan ia milik umat dan bangsa. Salim pun mengajak semua pihak bersama membangun Indonesia.
"Kita negara mayoritas Muslim yang seluruh agama juga nyaman hidup di Indonesia. Membangun bangsa tidak bisa sendirian, kekuatan ada dalam kekompakan seluruh elemen bangsa," kata Salim saat bertemu dengan HRS di kediamanya, Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi, dan petinggi PKS lainnya. Syaikhu mengatakan bahwa PKS memiliki napas yang sama dalam hal revolusi akhlak.
PKS, kata Syaikhu, mendukung upaya-upaya untuk membuat Indonesia maju lewat revolusi akhlak yang digaungkan Rizieq. Harapannya, hal tersebut akan memperbaiki Indonesia lewat perbaikan akhlak.
“Dengan generasi yang memiliki akhlak terpuji akan ada optimisme dan mewarnai kehidupan ke depan. Barangkali ini memulai dengan revolusi akhlak,” ujar Syaikhu.
Habib Salim juga tak segan mengungkapkan kerinduannya terhadap HRS. Pujian disampaikan lewat senandung syair yang disampaikan langsung olehnya kepada HRS. “Apakah ada gerangan yang mau meminjamkan sayapnya, aku harapkan dengan sayap itu aku bisa terbang menemui yang aku cintai,” ujar Habib Salim.
Dalam keterangan resmi dari PKS, Rizieq dikutip menyampaikan apresiasi kepulangannya disambut baik. Khususnya oleh PKS.
Ia meyakini, PKS dan dirinya akan bergandengan tangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Tak terkecuali nasib para buruh, usai disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
“PKS yang berada di samping kita, Insya Allah akan tetap bergandengan tangan dengan kita untuk membela semua rakyat Indonesia,” ujar Rizieq.
Untuk langkah awal, FPI disebutnya akan mengkaji UU Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden Joko Widodo. Kata Rizieq, pihaknya memiliki kebiasaan membaca terlebih dahulu sebelum bersuara.
“Kami tidak akan bergerak sebelum betul-betul menguasai materinya. FPI tidak akan mengajukan menolak atau menerima sebelum memahaminya,” ujar HRS.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan pemerintah dan Rizieq Shihab tak perlu melakukan rekonsiliasi. Ia mengaku bingung dengan istilah rekonsiliasi yang digunakan Rizieq, sebab selama ini tak ada hal yang dipermasalahkan.
“Tidak ada yang harus direkonsiliasi... Jadi menurut saya, istilah rekonsiliasi itu, apanya yang mau direkonsiliasi? Asal semuanya baik-baik bekerja, tidak ada masalah. Kita posisinya baik-baik saja,” ujar Moeldoko kepada wartawan, Kamis (12/11).
Ia mengatakan, selama ini pemerintah tidak melakukan upaya untuk menghalang-halangi Rizieq kembali ke Tanah Air. Bahkan, aparat keamanan justru mengawal proses kepulangan Rizieq dengan baik sehingga tak ada halangan.
“Dari awal kita katakan Pak Habib Rizieq mau pulang, ya pulang-pulang saja. Pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Buktinya pulang tidak ada masalah kok. Apakah kita mencegat, tidak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, kawal dengan baik,” ucap dia.
Namun, menurutnya kepulangan Rizieq yang justru mengganggu kenyamanan publik hingga menimbulkan kemacetan di sejumlah titik. “Jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang menganggu, menganggu jalan maksudnya, menganggu publik,” tambah Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, pemerintah dan warga negara sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sebagai negara, pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan seluruh aturan dengan baik. “Karena negara melindungi semuanya,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika