Kamis 12 Nov 2020 17:48 WIB

Penangguhan Uji Vaksin di Brasil Jadi Pertimbangan Satgas

Bila vaksin Covid-19 nanti telah diproduksi di Indonesia, produk itu dipastikan aman.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Fuji Pratiwi
 Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan akan menjadikan seluruh perkembangan uji klinis vaksin di seluruh dunia sebagai masukan dan bahan evaluasi.
Foto: BPIP
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan akan menjadikan seluruh perkembangan uji klinis vaksin di seluruh dunia sebagai masukan dan bahan evaluasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan akan menjadikan seluruh perkembangan uji klinis vaksin di seluruh dunia sebagai masukan dan bahan evaluasi. Termasuk, terkait keputusan pemerintah Brasil untuk menangguhkan uji klinis vaksin Covid-19 yang dikembangkan pabrikan farmasi asal China, Sinovac. 

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemerintah terus mengikuti perkembangan uji klinis vaksin Covid-19 yang dilakukan di luar Indonesia. "Berbagai temuan termasuk yang terjadi di Brasil dalan uji vaksin, menjadi masukan dan evaluasi pengembangan vaksin yang dilakukan di dalam negeri," ujar Wiku dalam keterangan pers, Kamis (12/11). 

Baca Juga

Kendati begitu, Wiku tetap menekankan kandidat vaksin yang menjadi 'harapan' Indonesia sedang dilakukan uji klinis oleh Bio Farma. Vaksin tersebut sebelumnya dikembangkan oleh Sinovac, pabrikan yang sama dengan bakal vaksin yang ditangguhkan oleh Brazil. 

Wiku memastikan, apabila vaksin Covid-19 nanti telah diproduksi di Indonesia, maka produk tersebut dipastikan aman dan halal. Uji klinis yang berlapis membuat faktor keamanannya dijamin. Selain itu, pelibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPOM memberi kepastian terhadap kehalalan dan efektivitas vaksin. 

"Vaksin baru dapat diproduksi dan digunakan setelah lolos uji klinis tahap III dan memperoleh EUA (Emergency Use Anuthorization) dari BPOM," kata Wiku.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement