REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menggarap Tol Yogyakarta-Bawen. Kelima  BUMN tersebut yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan porsi saham 60 persen, PT Adhi Karya (Persero) Tbk 12,5 persen, PT Waskita Karya (Persero) Tbk 12,5 persen, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 12,5 persen, dan PT Brantas abipraya (Persero) 2,5 persen.

Konsorsium BUMN tersebut melakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) pada hari ini (13/11). "Dengan ditandatanganinya PPTJ ini saya sangat bersyukur karena nanti Joglosemar menjadi kawasan yang terhubungkan satu sama lain," kata Menteri PUPR saat menghadiri acara PPJT Tol Yogyakarta-Bawen yang disiarkan melalui video streaming dari kawasan Borobudur, Jawa Tengah, Jumat (13/11).

Basuki memastikan proyek infrastruktur pada periode kedua Presiden Joko Widodo akan terus dilakukan. Hal tersebut menurutnya dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun pada lima tahun sebelumnya.

"Tol Trans Jawa akan kita lengkapi dengan kawasan Jawa, Batang, Subang, sampai ke Gresik," tutur Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengharapkan dengan dibangunnya Tol Yogyakarta-Bawen akan meningkatkan konektivitas dan ekonomi di Indonesia. Khususnya, kata Danang, peningkatan konektivitas dan ekonomi di Semarang, Solo, dan Yogyakarta.

"Tol ini diharapkan mendukung kawasan strategis super prioritas Candi Borobudur bisa terlaksana," ujar Danang.

Danang memastikan, Tol Yogyakarta-Bawen juga masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Proyek tersebut sudah diusulkan Menteri PUPR kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak 7 Desember 2016.

Selain itu, Danang mengatakan pelelangan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dimulai pada 25 November 2019. Selanjutnya, penetapan pemenang diumumkan pada 6 November 2020.

Danang menuturkan, konstruksi Tol Yogyakarta-Bawen akan dilakukan pada Agustus 2021 setelah pembebasan lahan selesai. "MUdah-mudahan ini bisa selesai cepat. Diharapkan selesai dan dioperasikan pada kuartal tiga 2023," ucap Danang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika