REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan Rp 1,1 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata di Bali sebagai bagian program hibah pariwisata dengan total Rp 3,3 triliun. Ke depannya, pemerintah berencana memberikan kredit murah bagi pelaku pariwisata untuk mengakselerasi pemulihan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk memenuhi kebutuhan pemulihan pariwisata, termasuk di Bali. Sebab, Bali merupakan yang terdampak signifikan pada masa pandemi Covid-19 yang.

Salah satu dukungan yang kini sedang diformulasikan adalah pemberian pinjaman murah. "Sekarang pelaku usaha di Bali meminta semacam pinjaman murah. Katanya, mereka ingin mendapatkan akses khusus, kami sedang koordinasi dengan Kemenpar," tutur Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Sri menjelaskan, alokasi anggaran terbesar ditujukan untuk Kabupaten Badung yang mendapatkan Rp 948 miliar. Selain itu, Kabupaten Gianyar dan Karangasem dialokasikan masing-masing Rp 135 miliar dan Rp 13,6 miliar.

Kabupaten Buleleng mendapatkan bantuan Rp 13,4 miliar, sementara Klungkung Rp 9,7 miliar dan Rp 7,4 miliar untuk Kabupaten Tabanan. Kabupaten Jembrana juga memperoleh bantuan Rp 1,7 miliar, sementara Kabupaten Bangli mendapatkan Rp 991 juta. 

Selain hibah yang dialokasikan di tahun ini, pemerintah sudah menyiapkan Rp 15 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata pada 2021. Seluruh anggaran disebarkan ke berbagai kementerian/lembaga terkait seperti Kemenparekraf, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan.

Dari total tersebut, sebanyak Rp 5 triliun di antaranya ditujukan untuk pengembangan lima destinasi superprioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Lima destinasi pariwisata prioritas lainnya pun akan dikembangkan, terutama dari sisi infrastruktur dasar. Mereka adalah Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat.

Arah kebijakan pemerintah tahun depan juga meliputi pengembangan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun pusat hiburan seperti theme park yang diyakini dapat menyerap banyak wisatawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika