REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 99 triliun untuk program ketahanan pangan pada tahun depan. Khususnya untuk meningkatkan produksi pangan melalui pengembangan lumbung pangan atau food estate hingga dukungan pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah tahun depan. Hal ini tergambarkan dari pertumbuhan anggaran yang mencapai 23,7 persen dibandingkan tahun ini, Rp 80 triliun.
Sri mengatakan, selain untuk memperbaiki kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP), anggaran tersebut juga ditujukan terhadap produktivitas pertanian. "Terutama untuk membuka daerah pertanian baru di luar Jawa," kata Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.
Dalam data yang dipaparkan Sri, setidaknya ada tiga arah kebijakan pemerintah untuk ketahanan pangan pada tahun depan. Pertama, mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi. Beberapa komoditas yang jadi fokus adalah padi, jagung, kedelai, dan daging.
Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional. Di antaranya dengan memperkuat korporasi petani ataupun nelayan dan distribusi pangan. Terakhir, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua (Merauke) untuk meningkatkan produktivitas pangan. "Ini sesuai dengan garis arahan Bapak Presiden (Jokowi)," ujar Sri.
Salah satu program pengembangan food estate adalah pemberdayaan transmigrasi ataupun petani eksisting dan investasi small farming pada lahan seluas 165 ribu hektar.
Program ketahanan pangan menjadi bagian dari belanja pemerintah tahun depan yang dianggarkan sebesar Rp 2.750 triliun. Selain ketahanan pangan, kebijakan strategis APBN 2021 turut meliputi pendidikan dengan anggaran Rp 550 triliun atau 20 persen dari belanja negara. Sementara itu, sektor kesehatan dialokasikan Rp 169,7 triliun.
Perlindungan sosial yang diharapkan mampu menjadi bantalan sosial tahun depan pun dianggarkan dengan jumlah besar. Besarannya mencapai Rp 408,7 triliun, lebih kecil sedikit dibandingkan infrastruktur yang senilai Rp 417,8 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika